Pejabat BPPD Potong Dana Insentif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo

JAKARTA, iNews.id - Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati (SW) ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Siska Wati diduga memotong dana insentif ASN sebesar Rp2,7 miliar. 

"SW selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (29/1/2024).

Baca Juga

Rusia Bombardir Ukraina dengan 653 Drone dan 51 Rudal saat AS-Kyiv Sibuk Berunding

Nurul Ghufron mengatakan pemotongan dana tersebut untuk Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali. 

"Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," sambungnya.

Baca Juga

KPK Segera Panggil Bupati Sidoarjo terkait OTT

Dia menyebut para pegawai BPPD Sidoarjo seharusnya mendapatkan insentif dari perolehan pajak Rp1,3 miliar. Namun Siska diduga memotong duit itu sejumlah 10-30 persen.

Agar tidak terendus aparat penegak hukum (APH), Siska menyampaikan adanya potongan tersebut secara lisan dan melarang hal tersebut dibahas melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Baca Juga

Breaking News, KPK Gelar OTT di Sidoarjo Jawa Timur

"Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp," ujarnya.

Lebih lanjut Ghufron menyatakan, penyerahan uang dilakukan secara tunai yang dikoordinasikan oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk di 3 bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

"Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut," katanya

Atas perbuatannya, tersangka Siska disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Editor: Faieq Hidayat