Pejabatnya Kena OTT KPK, Kemenpora Siap Beri Bantuan Hukum

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada pejabatnya yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah pasti nanti ada bantuan hukum dari tim legal kami," kata Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto, di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Baca Juga

Meski AS dan China Berseteru, Xi Jinping Akan Datang ke Gedung Putih

Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari lembaga antirasuah. Kendati begitu, dia memastikan, OTT tersebut diyakini tidak membuat persiapan untuk ajang SEA Games terhenti.

"Kami sedih kalau ini betul terjadi," ujar Gatot.

Padahal, dia mengingatkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berkali-kali menyatakan segala sesuatu harus sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, OTT diduga terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

"Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI," kata Agus melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Agus menjelaskan, OTT dilakukan setelah KPK menerima laporan dari masyarakat. Dalam operasi senyap ini KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti uang Rp300 juta dan kartu ATM bersaldo Rp100 juta.

Adapun sembilan orang yang diamankan terdiri atas pejabat Kemenpora, PPK, bendahara, dan staf di Kemenpora. Tiga ruangan di Kemenpora juga telah disegel yakni ruang deputi IV, asisten deputi olahraga prestasi, dan staf.

Menurut Agus, sesuai KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan.

Editor: Djibril Muhammad