Pelindo Ajak Lembaga dan Instansi di Pelabuhan Wujudkan Lingkungan Bebas Korupsi

JAKARTA, iNews.id - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menginisiasi forum konsolidasi bertajuk “Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi”, Selasa (15/8/2023). Tujuannya menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pelabuhan.

Forum ini menjadi ajang diskusi, berbagi informasi, dan praktik pemberantasan korupsi instansi-instansi yang menjadi pemangku kepentingan di lingkungan kepelabuhanan.

Diserang Wartawan Soal Pembunuhan Khashoggi, Trump Bela MBS di Gedung Putih

"Kami menginisiasi forum konsolidasi ini dengan harapan terbangun kerja sama yang lebih kuat dan konkret dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan transparan,” kata Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono saat acara, Selasa (15/8/2023).

Dalam forum itu hadir Menko Polhukam, Mahfud MD sebagai pembicara kunci. Selain itu, hadir juga pembicara lain yaitu Sekretaris Kementrian BUMN Rabin Hattari, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim, dan Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati.

Konsorsium INA dan Dubai Port World Teken Kerja Sama dengan Pelindo Kembangkan Pelabuhan Belawan

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD mengapresiasi inisiasi Pelindo untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkup perusahaan dan pelabuhan. Menurutnya sejak era reformasi, pemerintah menyatakan perang terhadap korupsi.

Hal ini kemudian diimplementasikan lewat perubahan sejumlah regulasi untuk mempersempit ruang tindak korupsi, hingga pembentukan lembaga baru yang akan menghalangi tindak tersebut, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Yudisial.

“Manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah separuh dekade pembentukan lembaga-lembaga tersebut,” kata Mahfud.

Menurutnya, layanan kepelabuhanan sebagai salah satu sektor yang rawan dengan tindak kejahatan korupsi. Secara khusus, Presiden Joko Widodo pernah meminta agar perizinan di kepelabuhanan bisa dipersingkat.

“Ini terkait dengan masa dwelling time yang sebelumnya membutuhkan 6-7 hari. Hingga sekarang bisa dipersingkat menjadi sekitar 3 hari,” ujarnya.

Sementara itu, Arif memaparkan Pelindo berkepentingan untuk memperkuat forum konsolidasi demi merealisasi komitmen perusahaan menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih. Mengingat begitu banyak lembaga atau institusi lain yang bekerja di pelabuhan, maka diperlukan sinergi dan kerja sama mewujudkannya.

Menurut Arif Suhartono, misalnya di Pelabuhan Tanjung Priok ada banyak instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang bekerja dan beroperasi. Semuanya merupakan pemangku kepentingan di pelabuhan.

“Oleh karena itu perlu sinergi bersama. Melalui forum ini, Pelindo kembali menegaskan komitmen mewujudkan pelabuhan bersih dan transparan yang pada ujungnya membantu mengurangi biaya logistik nasional,” tuturnya.

Di lingkungan internal, Pelindo terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui digitalisasi di semua lini operasi. Saat ini nyaris semua aktivitas dan operasional tercatat, terekam atau terdokumentasi dengan baik.

Manajemen juga memiliki perangkat aturan dan sistem untuk meminimalisasi berbagai kemungkinan kecurangan dan praktik korupsi di lapangan.

“Kami terus memperkuat sistem pengawasan melalui Satuan Pengawas Internal. Meski demikian, pemberantasan praktik korupsi akan semakin kuat jika instansi-instansi yang ada di pelabuhan memiliki mekanisme bersama untuk menciptakan pelabuhan yang aman, nyaman dan bebas dari praktik korupsi,” kata Arif.

Editor: Rizal Bomantama