Pembatalan Kenaikan Harga Premium di Mata Kubu Jokowi dan Kubu Prabowo

JAKARTA, iNews.id – Pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dinilai sebagian kalangan bermuatan politis karena berkenaan dengan momen Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Namun Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo–Ma'ruf Amin menilai pembatalan kebijakan itu menunjukkan pentingnya aspek keadilan di dalam pengaturan harga yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang banyak.

“Politik itu dilihat dari keputusan akhir. Bahwa ada dinamika di dalam penetapan harga BBM, merupakan hal yang wajar. Keputusan pembatalan harga Premium itu menunjukkan bahwa terkait hal strategis, role-nya (kewenangannya) memang di presiden, dan rakyat kecil selalu menjadi orientasi kebijakan politik ekonomi presiden,” ujar Sekretaris TKN Jokowi–Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, dalam rilis yang diterima iNews.id di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Politikus PDIP itu memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Jokowi yang tidak jadi menaikkan harga Premium, tapi tetap menaikkan harga Pertamax. Menurut dia, perbedaan kebijakan penetapan harga terhadap Premium dan Pertamax dapat diterima karena keduanya memiliki kepentingan yang juga berbeda.

“Premium bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan pertamax yang lebih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah. Ini bauran kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Pak Jokowi pada kepentingan rakyat kecil,” klaim Hasto.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku bersyukur Presiden Jokowi menunda kenaikan harga BBM subsidi jenis Premium menjadi Rp7.000 per liter. Menurut dia, keputusan itu membuat masyarakat merasa sedikit tenang.

Hasto Kristiyanto. (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

Baca Juga

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

“Ya kalau harga Premium sebagai BBM bersubsidi tidak dinaikkan, itu membuat kami sangat senang, sangat bergembira, sehingga masyarakat tidak perlu merogoh kocek lebih banyak lagi untuk membiayai bahan bakar,” ujar Muzani saat ditemui di Roemah Djoeang, Jakarta, Rabu (10/10/2018) malam.

Dia mengatakan, walaupun pemerintah menunda kenaikan harga Premium, faktanya sekarang ini banyak masyarakat kecil yang kesulitan memperoleh bahan bakar itu di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut dia, adanya kelangkaan Premium selama beberapa waktu belakangan ini lantaran pemerintah memang membatasi alokasi subsidi untuk bahan bakar.

“Kayaknya (Premium) dibatasi karena nilai subsidinya makin hari makin besar dan makin membengkak. Memang akibatnya negara harus memberikan subsidi yang lebih besar untuk mempertahankan kenaikan itu. Dan akibatnya lagi, subsidi untuk hal-hal lain itu juga akan dikurangi,” tuturnya.

Muzani berpendapat, persoalan kebijakan harga BBM ini merupakan imbas dari semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Akan tetapi, sampai saat ini pemerintah masih terkesan santai karena menganggap tidak banyak masyarakat yang mengkritisi kondisi perekonomian bangsa yang terus terpuruk.

“Selama ini pemerintah tidak merasa ada satu problem di bidang ekonomi karena rakyat tenang-tenang saja, rakyat tidak protes. Yang protes elite saja untuk kepentingan politiknya, sehingga apa sih yang dimau, dianggap seperti itu,” ucap Muzani.

Pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan harga BBM jenis Premium sambil menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero). Pengumuman penundaan itu hanya berselang satu jam setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkam kenaikan harga Premium menjadi Rp7.000 per liter, Rabu (10/10/2018) petang kemarin.

Ahmad Muzani. (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

Editor: Ahmad Islamy Jamil