Pemerintah Bakal Buka Seleksi CPNS Lagi, Ini Kebutuhan Formasinya

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur mengungkapkan, proporsi terbesar formasi CPNS pada 2018–2024 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

“Karena itu, rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan,” ujar Asman di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Dia menuturkan, pemerintah saat ini membutuhkan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan aparatur sipil negara (ASN) baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita. Dengan begitu, kehadiran ASN yang punya kemampuan teknis dan spesialis dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.

Saat ini, kata Asman, jumlah ASN nasional mencapai 4,3 juta lebih dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 persen. Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia pada 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.

Menurut Menpan-RB, Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. “Oleh karenanya, diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas,” tuturnya.

Dia menekankan, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS, ada enam prinsip yang diterapkan pemerintah. Keenam prinsip itu adalah kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, serta tidak dipungut biaya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil