Pemerintah Cabut Jutaan Hektare Izin Perkebunan Sawit dan Segel 5 Tambang Imbas Banjir Sumatra

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mencabut jutaan hektare izin perkebunan sawit usai bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra. Hal ini menegaskan komitmen pembenahan tata kelola sumber daya alam (SDA) guna mencegah bencana serupa terulang. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyatakan pemerintah pusat telah mengambil langkah tegas dengan menata ulang pengelolaan hutan dan SDA di Pulau Sumatra. 

Baca Juga

Hamas: Jalur Pasukan Internasional Terhenti Tanpa Konsensus Mengenai Identitas, Peran, atau Tugas

Salah satunya melalui pencabutan izin usaha skala besar yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana.

“Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan,” ujar Pratikno dalam konferensi pers penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Kamis (25/12/2025).

Baca Juga

Detik-detik Menegangkan Prajurit TNI di Agam Panjat Atap Hindari Banjir Bandang

Dia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan berdampak pada kerusakan ekosistem, terutama di wilayah rawan bencana.

Baca Juga

Mencekam! Banjir Bandang Terjang Agam, Prajurit TNI Naik ke Atap Selamatkan Diri

Selain sektor kehutanan, pemerintah juga menindak aktivitas pertambangan yang dinilai berisiko terhadap kelestarian lingkungan. Dia mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel aktivitas lima perusahaan tambang besar.

Baca Juga

Polri Gelar Patroli Medis Layani Kesehatan Korban Banjir di Aceh Tamiang

“Sebanyak lima perusahaan tambang telah disegel karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tuturnya.

Pratikno menyebut, langkah penegakan hukum ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik usaha yang mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik semata.

“Kita tidak hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi harus memastikan ke depan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Editor: Aditya Pratama