Pemerintah Didesak Naikkan Status Gempa Sulteng Jadi Bencana Nasional

JAKARTA, iNews.id – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah segera menetapkan status gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai bencana nasional. Alasannya, bencana tersebut sampai saat ini sudah banyak menelan korban jiwa.

“Saya sebagai ketua Fraksi PKS dan anggota Komisi I, mengusulkan (gempa bumi dan tsunami di Sulteng) itu menjadi bencana nasional. Apalagi yang meninggal itu sudah di atas 600 (orang), dan mungkin masih banyak korban yang belum ditemukan,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (1/10/2018).

Baca Juga

Ukraina Kehilangan 500.000 Tentara pada 2025, Kemampuan Tempur Turun Sepertiga

Gelombang tsunami setinggi sekitar empat meter menyapu kawasan pesisir pantai Kota Palu, Sulteng, Jumat (28/9/2018) sekitar pukul 17.00 WIB. Tsunami itu terjadi setelah gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter (SR) mengguncang wilayah Kabupaten Donggala hingga Palu.

Menurut dia, pemerintah tak perlu merasa gengsi atau malu dengan negara lain ketika musibah ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Pasalnya, kata Jazuli, dunia internasional sebenarnya juga sudah tahu ada bencana besar di Sulteng.

Baca Juga

BNPB Sebut Kendaraan Logistik Bantuan Gempa Palu Dicegat Warga Sulbar

“Kalau kita enggak mampu (menangangi dan memulihkan keadaan pascagempa) kenapa harus malu? Kita juga biasa membantu negara lain yang kena musibah dan yang enggak mampu kok. Ini kan konsekuensi berhubungan dan bekerja sama dengan negara-negara di dunia ini,” ucap Jazuli.

Musibah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala mengundang kepedulian dari dunia internasional. Sejumlah negara sahabat pun kini mengulurkan bantuannya kepada Indonesia seperti Uni Eropa, Cina, Amerika, Australia, Maroko, Korea Selatan, Singapura, Turki, Filipina, dan Swiss.

Baca Juga

744 Rumah di Desa Petobo Ditelan Bumi Usai Gempa, Ratusan Orang Hilang

Kepala Humas dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, Indonesia memang tidak menolak bantuan dari negara lain. Kendati demikian, Indonesia tidak akan meminta-minta bantuan dari luar negeri untuk mengatasi bencana gempa di Sulteng.

“Jika ada negara lain yang ingin memberikan bantuan, kami (Indonesia) menerima dengan selektif. Dan perlu diingat, Indonesia tidak meminta,” ujar Sutopo.

Baca Juga

Menko Luhut: Gempa Palu Tak Perlu Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Dia menjelaskan, kata “selektif” di sini berarti barang bantuan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan para korban bencana. “Kami butuh alat angkut udara untuk landas pacu 2.000 meter, water treatment, genset, RS lapangan, tenaga medis, dan fogging. Itu yang sedang kami butuhkan,” ungkap Sutopo.

Saat ini, total korban gempa bumi disertai tsunami di Palu dan Donggala sebanyak 844 jiwa. Selain itu, ribuan bangunan juga dilaporkan rusak berat bahkan hilang ditelan bumi akibat bencana tersebut.

Editor: Ahmad Islamy Jamil