Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Trump Sebut Amerika Negara Nuklir Nomor 1, Rusia Nomor 2 dan China Ke-3
Advertisement . Scroll to see content

Pemerintah Diminta Sikapi Serius Nasib Muslim Uighur di China

Minggu, 16 Desember 2018 - 10:11:00 WIB
Pemerintah Diminta Sikapi Serius Nasib Muslim Uighur di China
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazuli Juwaini. (Foto: SINDOnews)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah Indonesia diminta serius menyikapi kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami komunitas muslim Uighur di China, beberapa waktu belakangan ini. Pemerintah Indonesia pun dinilai harus aktif membantu masyarakat muslim tersebut melalui diplomasi HAM.

“Indonesia serius menyikapi hal itu dan aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazuli Juwaini, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/12/2018).

Dia menilai politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, termasuk pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia. Menurut Jazuli, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung lama dan berbagai laporan LSM HAM dunia termasuk dari PBB memperkuat fakta tersebut.

“Dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, Indonesia punya hubungan baik dengan Pemerintah China dan itu semestinya dimanfaatkan untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia. Terutama menurut dia, hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan atau inlienable rights.

“Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas,” ucapnya. Dia menegaskan bahwa tanggung jawab itu ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia.

Komunitas Muslim Uighur di China kian tertindas. (Foto: EPA/How Hwee Young)

Editor: Ahmad Islamy Jamil

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut