Pemerintah Evaluasi Peran DSI 3 Bulan Lagi, bakal Jadi Eksportir Langsung?

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan mengevaluasi peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam eksporkomoditas strategis dalam tiga bulan ke depan. Evaluasi ini akan menentukan apakah DSI tetap berperan sebagai perantara atau menggunakan model ekspor lainnya mulai 1 Januari 2027.

Direktur Keuangan dan Treasury DSI Sinthya Roesly mengatakan, evaluasi akan dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

DSI Tegaskan Tak Berwenang Tetapkan Harga Ekspor CPO hingga Batu Bara

"Dalam waktu tiga bulan akan dilakukan evaluasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta berbagai lembaga dan kementerian lainnya. Nantinya akan dilihat apakah mulai 1 Januari 2027 kami akan terus melanjutkan model ekspor sebagai intermediary atau menggunakan model lainnya," ujar Sinthya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta dikutip, Rabu (26/8/2026).

Sinthya menambahkan, hingga saat ini DSI masih berperan sebagai intermediary atau perantara dalam aktivitas ekspor komoditas strategis, khususnya batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

DSI Atur Fee Ekspor 3 Komoditas Strategis, Begini Perhitungannya

Dalam menjalankan fungsi tersebut, DSI memantau transaksi ekspor untuk memastikan tidak terjadi praktik under-invoicing maupun transfer pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan devisa negara.

"Nanti akan ada informasi baru setelah evaluasi dilakukan (terkait peran DSI setelah 1 Januari 2027)," tuturnya.

DSI Uji Coba Ekspor Perdana Oktober, Jadi Pengekspor Tunggal Mulai 2027

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan DSI telah memantau lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas strategis sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, pada enam bulan pertama operasionalnya, DSI menjalankan fungsi pemantauan aktivitas ekspor. Dari pemantauan tersebut, DSI menemukan potensi tambahan devisa hingga 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp89,17 triliun.

"Lebih dari 6.500 transaksi ekspor 3 komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor," kata Prabowo.

Temuan tersebut berasal dari adanya ketidaksesuaian antara harga jual komoditas dengan pembayaran devisa hasil ekspor.

Berdasarkan hasil evaluasi dalam tiga bulan mendatang, pemerintah akan menentukan model operasional DSI untuk periode berikutnya, termasuk kemungkinan perseroan menjalankan aktivitas ekspor secara langsung.

Editor: Aditya Pratama