Pemerintah Gelontorkan Bansos Mulai Tahun 2025, Sembako hingga Santunan Yatim Piatu

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Sosial meningkatkan program jaring pengaman sosial dan percepatan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Tujuannya mengantisipasi kenaikan PPN 12% dan rencana pembatasan subsidi.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan mengatakan program reguler bantuan sosial Kemensos akan diperkuat sambil menunggu program bansos tambahan dari pemerintah yang rencananya juga akan digelontorkan.

Baca Juga

5 Negara yang Memiliki Angkatan Laut Terkuat pada 2025

“Hingga saat ini bantuan sosial tambahan masih dalam tahap pembahasan, diharapkan dapat menjadi bantalan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya keluarga miskin,” kata Andy dalam keterangannya, dikutip Senin (23/12/2024).

Beragam program bansos reguler yang akan digelontorkan Kemensos di antaranya percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program yang semula dijadwalkan pada akhir triwulan I akan dipercepat pada awal tahun 2025.

Baca Juga

Cara Cek Bansos PKH Desember 2024 Lengkap Nominal Besarannya!

Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai atau sembako untuk 18,8 juta KPM juga akan disalurkan setiap bulan, dan segera digelontorkan di awal Tahun 2025.

Sejak awal 2025 nanti, Kemensos juga akan menanggung bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 Penyandang Disabilitas dan 101.000 lansia.

Baca Juga

Viral Bansos Gibran untuk Korban Banjir, Istana: Beliau Punya Biaya Operasional

Khusus bantuan makan bergizi untuk penyandang disabilitas dan lansia akan dilaksanakan dengan menggandeng Kelompok Masyarakat di daerah sehingga dapat menyokong peningkatan perekonomian lokal.

Baca Juga

Ramai Bansos Berlabel Bantuan Wapres Gibran, Ini Kata Mensos Gus Ipul

Di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini pula sebanyak 270.000 anak-anak yatim piatu juga akan diberikan santunan setiap bulannya.

Selain bantuan sosial, kenaikan PPN 12% ini juga akan dikawal dengan bantuan pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha bagi PKH graduasi, yakni KPM yang dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan pemerintah.

“Target dari Gus Menteri (Mensos Saifullah Yusuf) graduasi ini direncanakan menyasar 480.000 KPM,” ujar dia.

Program-program Kemensos ini akan disalurkan berdasarkan Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan penyempurnaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).