Pemerintah Kejar Target 350.000 Rumah Subsidi pada 2026, Pembiayaan FLPP Dioptimalkan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mengoptimalkan pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mengejar target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi pada 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis target tersebut dapat tercapai.

Target ini dinilai realistis melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta komitmen Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyediakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Baca Juga

Tancap Gas, Bank BSN Akad Massal KPR 6.000 Rumah Subsidi Serentak di Seluruh Indonesia

Program FLPP terus mencatatkan tren kenaikan realisasi sejak masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan catatan, penyaluran rumah subsidi meningkat dari 228.000 unit pada 2023 menjadi 278.000 unit pada 2025. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyaluran telah menembus angka 102.900 unit.

Pria yang akrab disapa Ara itu menekankan pentingnya integritas dan terobosan dalam tubuh BP Tapera demi memastikan program ini berjalan tepat sasaran. 

Baca Juga

Sah! Pemerintah Perpanjang Tenor KPR Rumah Subsidi sampai 40 Tahun

"BP Tapera tantangannya banyak dan punya harapan dari rakyat dan pengembang. Dituntut untuk sangat berintegritas, sesuai target dan aturan dan bekerja dengan penuh terobosan terutama sumber daya manusianya. Saya doakan bermanfaat untuk MBR karena kebahagiaan kita adalah ketika rakyat memiliki rumah yang layak," ujar Ara dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Untuk mengakselerasi target tersebut, pemerintah bersinergi dengan himpunan bank milik negara (himbara), termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kinerja BRI di sektor rumah subsidi tergolong sangat agresif dengan realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp9,2 triliun per 25 Mei 2026.

Baca Juga

BI Rate Naik, Menteri PKP Jamin Bunga KPR Rumah Subsidi Tetap 5 Persen

Penyerapan ini mendominasi 54,6 persen dari total realisasi kredit perbankan nasional yang sebesar Rp16,8 triliun. Tingginya minat masyarakat membuat plafon awal Rp8 triliun cepat terserap, sehingga kuota pembiayaan kini ditingkatkan menjadi Rp12 triliun.

Di sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memberikan dukungan melalui optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). OJK menetapkan aturanbbaru yang hanya menampilkan riwayat pinjaman di atas Rp1 juta dalam laporan SLIK. 

Baca Juga

3.000 Rumah Subsidi Dibangun di Papua Tahun Ini, Pemerintah Libatkan Pengusaha Lokal

Kebijakan ini diambil setelah pemerintah dan pengembang menemukan banyak masyarakat gagal mengakses KPR subsidi akibat catatan kredit macet bernilai kecil yang tidak signifikan, yang menghambat realisasi Program 3 Juta Rumah.

Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memperlancar ekosistem penyediaan perumahan nasional.

Editor: Aditya Pratama