Pemerintah Klaim Swasembada, kok Stok Beras Kosong dan Mahal di Pasaran?

JAKARTA, iNews.id - Masyarakat mengeluhkan kelangkaan beras di pasar modern yang disertai dengan lonjakan harga. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sempat mengklaim pasokan beras RI tertinggi sepanjang sejarah.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons kabar tersebut. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa stok beras secara nasional masih dalam kondisi aman. Ia meminta masyarakat agar tak panik.

Rezim Maduro Terancam Diinvasi AS, Jenderal Rusia Muncul di Venezuela

Namun, Ketut tak menampik akan adanya kenaikan harga beras yang terjadi di lapangan. Menurutnya, hal ini terjadi karena naiknya harga Gabah Kering Panen (GKP) dari sebelumnya di angka Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

"Memang (kenaikan harga beras) konsekuensi daripada GKP yang memang sudah naik. Artinya dari Rp6.000 ke Rp6.500, inequality lagi. Jadi otomatis proses atau bahan pokok daripada penggilingan padi pasti sudah naik. Otomatis ini menyebabkan juga kenaikan harga," ucap dia dalam diskusi publik bersama Ombudsman, Selasa (26/8/2025).

Polisi Bongkar Pengoplosan Beras Subsidi SPHP di Jambi, Pemilik RPK Ditangkap

Pemerintah, kata Ketut, tidak tinggal diam dalam menghadapi kenaikan harga ini. Sejumlah langkah telah ditempuh seperti melakukan percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog yang diharapkan bisa menahan terjadinya kenaikan harga.

Mentan Sebut Harga Beras di 15 Provinsi Sudah Turun, Distribusi SPHP Diperkuat

"Jadi intervensi pemerintah ke pasar ini melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, khususnya beras medium itu 1,3 juta ton dari Juli sampai Desember. Nah ini memang masih perlu peningkatan-peningkatan," katanya.

Selain program SPHP, Ketut menyampaikan bahwa pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Bantuan diberikan kepada lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total 360.000 ton beras.

"Di mana pemerintah sudah mengeluarkan sekitar 360 ribuan bagi 18.277.000 KPM. Untuk dua bulan masing-masing 10 kilogram untuk bulan Juni dan Juli seharusnya. Namun karena proses administrasi dan lain sebagainya sehingga pemberian kepada masyarakat disekaliguskan 20 kg di bulan Juli sampai bulan Agustus," ucap Ketut.

Editor: Puti Aini Yasmin