Pemerintah-Persagi Rumuskan Kebutuhan Ahli Gizi untuk Dapur MBG di Seluruh Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi (DPP Persagi) merumuskan kebutuhan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Nanik Sudaryati Deyang menuturkan, nantinya para ahli gizi anggota Persagi akan mendapat penugasan mengisi kekurangan tenaga ahli gizi pada SPPG di seluruh pelosok tanah air.

Maskapai Batalkan Penerbangan ke Venezuela, Akankah Invasi AS Segera Dimulai?

“Saat ini di lapangan terjadi kelangkaan ahli gizi. Akibatnya, banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi karena salah satu syarat utama operasional SPPG adalah harus memiliki ahli gizi. Jadi saya berharap Persagi bisa membantu mengatasi persoalan ini,” ucap Nanik dalam rapat mingguan di Kementerian Kesehatan, dikutip, Sabtu (22/11/2025).

Ketua Umum DPD Persagi Doddy Izwardy mengaku siap membantu pemerintah dalam penyelenggaraan program MBG dengan menugaskan para ahli gizi anggota Persagi untuk bekerja di dapur-dapur MBG di seluruh tanah air.

Menkes Turun Tangan Cegah Keracunan MBG, Siapkan Ahli Gizi!

“Anggota kami ada 53 ribu orang di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari lulusan D3. D4, Profesi, S1, S2, dan S3. Kami nanti mohon informasi di mana saja yang masih membutuhkan tenaga ahli gizi, lalu kami mohon dibantu untuk pengurusan status mereka nanti di SPPG-SPPG itu,” kata Doddy.

Adapun, menurut data Kementerian Kesehatan, saat ini terdapat 34.048 ahli gizi yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Untuk menutupi kebutuhan, ada potensi 18.998 ahli gizi di Puskesmas yang bisa diperbantukan ke SPPG. Dari angka itu sebanyak 2.423 ahli gizi masih berstatus tenaga sukarela di Puskesmas-Puskesmas itu.

Ahli Gizi Ungkap Keracunan MBG Didominasi Cemaran Bakteri

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi menjelaskan, potensi lainnya adalah 10.341 lulusan D3, D4, Profesi, dan S1 ilmu gizi tahun 2024 dari perguruan tinggi umum, dan 3.912 lulusan D3, D4,dan Profesi dari Politeknik Kesehatan Kemenkes.

“Mereka bisa mengisi kekosongan ahli gizi di SPPG-SPPG,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Nanik langsung meminta Kementerian Kesehatan, Persagi, dan BGN segera duduk bersama untuk membahas alokasi dan penempatan ahli-ahli gizi itu di berbagai SPPG yang sudah siap segera beroperasi. Dia pun memastikan bahwa para ahli gizi akan menjadi pegawai negeri sipil.

“Kami akan membantu prosesnya. Tapi mereka juga harus bekerja di SPPG dengan baik, jangan pindah sana-pindah sini,” ucap perempuan yang juga menjabat Wakil Kepala BGN itu.

Sementara itu, terkait percepatan pengurusan Sertifikal Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Then Suyanti melaporkan, saat ini total SPPG yang telah dibangun mencapai 15.107 SPPG, dan sebanyak 14.922 SPPG sudah operasional. Dari angka itu, 5.946 SPPG sudah mengajukan permohonan SLHS, 2.849 SPPG sudah terbit SLHS, sedangkan 449 SPPG gagal saat test IKL.

Suyanti menyebut, SPPG yang gagal IKL masih bisa mengajukan lagi, dengan bimbingan petugas.

“Penyebab gagal IKL ini bermacam-macam, sebanyak 54 persen karena gagal IKL bangunan, 26 persen karena gagal IKL peralatan, 14 persen gagal IKL penjamah makanan, dan 6 persen gagal IKL proses pengolahan pangan,” kata Suyanti.

Saat ini 2.000 pengajuan SLHS masih terkendala dalam proses komputerisasi. Karena itu, selain mendorong SPPG-SPPG berserta Mitra dan Yayasannya segera mengurus pengajuan SLHS, Nanik pun meminta Kementerian Dalam Negeri memerintahkan pemerintah daerah untuk memproses pengajuan SLHS secara manual.

Editor: Aditya Pratama