Pemerintah Rumuskan 8 Isu Prioritas HAM, Hak Hidup Layak hingga Kebebasan Berpendapat

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Forum yang berlangsung selama dua hari tersebut menghasilkan delapan isu prioritas pembangunan HAM.

Delapan isu prioritas itu dirumuskan melalui pembahasan yang melibatkan 62 peserta dari berbagai pemangku kepentingan. Setiap peserta memilih maksimal delapan isu dari sejumlah persoalan yang diusulkan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kelompok kerja serta data dan temuan Kementerian HAM.

Baca Juga

Kepala BRAN Bertemu Ketua Komnas HAM, Bahas Penanganan Konflik Agraria

Mugiyanto mengatakan hasil Musrenbang HAM akan disampaikan secara resmi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, serta sejumlah menteri terkait. Hasil pembahasan tersebut juga akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Hasil dari apa yang kita bahas dalam forum ini juga akan dilaporkan secara resmi kepada Bapak Presiden. Artinya, suara yang Bapak/Ibu sampaikan di ruangan ini akan sampai ke meja pengambil kebijakan tertinggi negeri ini,” kata Mugiyanto.

Baca Juga

HAM Bukan Cuma Urusan Pengadilan, Pigai Sebut Perlindungan Bisa Dimulai dari Desa

Dia menegaskan, penutupan Musrenbang HAM bukanlah akhir dari proses perencanaan pembangunan HAM, melainkan awal dari langkah konkret untuk memperkuat pemajuan HAM di Indonesia.

“Dua hari ini tidak sia-sia. Hasil ini bukan sekadar dokumen yang disimpan di lemari. Musrenbang boleh selesai hari ini, tetapi kerja kita justru baru dimulai,” katanya.

Baca Juga

Menteri Pigai: Kemajuan HAM Diukur dari Membaiknya Kehidupan Masyarakat

Mugiyanto juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menindaklanjuti delapan isu prioritas tersebut. Menurutnya, berbagai persoalan HAM tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga saja.

“HAM bukan urusan satu kementerian. Menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM adalah pekerjaan kita bersama,” ujarnya.

Baca Juga

DPR Nilai Penegakan HAM Era Prabowo Meningkat, Kritik Masih Punya Ruang

Karena itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengesampingkan sekat kelembagaan dan memperkuat kerja sama. Dia berharap hasil Musrenbang HAM dapat diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di masing-masing instansi.

“Jangan berhenti di daftar hadir dan foto bersama,” ujarnya.

Adapun delapan isu prioritas pembangunan HAM yang dirumuskan dalam Musrenbang HAM 2026 meliputi:

1. Hak atas standar hidup yang layak.
2. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Hak atas pendidikan.
4. Hak atas kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar.
5. Hak atas pembangunan.
6. Perlindungan dari risiko iklim dan bencana.
7. Hak atas pangan.
8. Kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Editor: Rizky Agustian