Pemerintah Sebut Kasus Covid-19 di Daerah yang Akan Gelar Pilkada Turun

JAKARTA, iNews.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar serentak pada Desember 2020. Sejumlah kritikan disampaikan banyak pihak karena kasus Covid-19 masih terus bertambah.

Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan perbandingan zonasi penularan Covid-19 antara daerah peserta pilkada dan non-pilkada. Dia menyebut untuk zona merah, daerah yang melaksanakan pilkada cenderung terjadi penurunan, dibandingkan dengan yang tidak.

Baca Juga

Mampukah Venezuela Mengalahkan Militer AS?

Seperti diketahui terdapat 309 kabupaten/kota yang menjadi peserta pilkada 2020.

“Data daerah yang melaksanakan Pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi dari 45 ke 29 kabupaten/kota. Sedangkan di daerah yang tidak ada Pilkada, justru terjadi peningkatan dari 25 ke 33 kabupaten/kota,” katanya dalam rapat analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye pilkada serentak di Kantor Kemendagri, Jumat (2/10/2020).

Baca Juga

Pentas Kethoprak di Rembang saat Pandemi Covid-19, 6 Orang Diperiksa Polisi

Di sisi lain ada peningkatan jumlah daerah peserta Pilkada berzona oranye yakni dari 152 ke 190 kabupaten/kota. Kemudian terjadi penurunan jumlah daerah peserta Pilkada berzona kuning dari 72 ke 67 kabupaten/kota.

“Pada zona hijau tren jumlah berkurang dari 40 ke 23 kabupaten/kota,” katanya.

Baca Juga

Disandingkan dengan Kakek Sugiono, Ma'ruf Amin Tak Ambil Pusing

Sementara itu untuk jumlah daerah non pilkada berzona oranye, Doni menyebut jumlahnya fluktuatif cenderung konstan.

“Untuk zona kuning tren jumlah bertambah dari 42 ke 45 kabupaten/kota. Dan zona hijau trend jumlah berkurang dari 23 ke 12 kabupaten kota,” tuturnya.

Doni juga mengatakan bahwa risiko penularan Covid-19 tergantung pada kedisiplinan terhadap protokol kesehatan baik yang menjalankan pilkada maupun tidak.

“Jadi daerah yang ada Pilkada maupun tidak ada Pilkada ini sangat tergantung terhadap protokol kesehatan. Manakala aturan yang ada ditepati, ditaati dan dipatuhi dan mereka yang melanggar diberi sanksi, kita yakin pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lebih baik lagi,” katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq