Pemerintah Siapkan 360.000 Ton Beras untuk Bantuan Pangan, Disalurkan Mulai Bulan Ini

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) bantuan pangan berupa beras sebanyak 180.000 ton per bulan selama dua bulan, dengan total 360.000 ton. Bantuan tersebut akan difokuskan pada wilayah non-penghasil beras dan daerah perkotaan.

“Seperti Papua, Maluku, dan seterusnya. Kita distribusikan ke sana sekaligus untuk dua bulan. Kemudian daerah perkotaan yang juga tidak menghasilkan beras,” kata Amran dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Negara Eropa Ini Memiliki 23.548 Penduduk yang Berusia Lebih dari 100 Tahun

Sementara untuk daerah penghasil beras, khususnya di Pulau Jawa, dia menilai harus tetap dilindungi. Amran menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga agar tetap menguntungkan petani tanpa membebani konsumen.

“Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap terjangkau,” tuturnya.

Amran memastikan bahwa stok pangan nasional masih dalam kondisi aman. Dia juga menyebut bahwa penyerapan gabah dari petani diperkirakan bisa mencapai 400.000 hingga 500.000 ton pada bulan ini.

“Karena yang akan kita keluarkan hanya 360.000 ton, dan kemungkinan bulan ini serapannya bisa mencapai 400-500.000 ton,” katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah akan mempertebal bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 serta 20 kg beras untuk masyarakat miskin.

Penebalan bantuan sosial ini akan menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan akan disalurkan pada bulan Juni 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp11,93 triliun.

“Pemerintah dalam hal ini Kemensos akan melaksanakan tambahan kartu sembako, yaitu Rp200.000 per bulan untuk dua bulan (Juni–Juli), yang akan dibayarkan di bulan Juni. Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan gratis per bulan, jadi total 20 kg beras,” katanya.

Dia menjelaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan bertugas menyalurkan beras gratis, terutama ke daerah-daerah dengan produksi beras yang minim. Kebijakan ini diambil guna menjaga harga beras di tingkat petani agar tidak jatuh saat program penyaluran dilakukan.

“Karena kita selalu harus mencari keseimbangan harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga nilai tukar petani, sembari memastikan harga beras tetap terjangkau bagi kelompok miskin, terutama di wilayah perkotaan,” ucap Sri Mulyani.

Editor: Aditya Pratama