Pemerintah Targetkan 43 Tempat Pelacuran Ditutup Sebelum 2019

Antara · Kamis, 19 April 2018 - 17:29:00 WIB
Pemerintah Targetkan 43 Tempat Pelacuran Ditutup Sebelum 2019
Menteri Sosial Idrus Marham. (Foto: iNews.id/Dok.)

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah berencana segera menutup 43 lokalisasi prostitusi yang masih beroperasi di Indonesia. Targetnya, pada 2019 tidak ada lagi lokalisasi di Tanah Air.

“Tinggal 43 lokalisasi dan diharapkan kami akan tangani bersama ke depan,” kata Menteri Sosial Idrus Marham usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi yang digelar di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Menurut data dari Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat 168 lokalisasi dengan jumlah penghuni sekitar 40 ribu pekerja seks komersial (PSK) di 24 provinsi dan 76 kabupaten kota. Sebanyak 43 lokalisasi yang masih beroperasi ditargetkan selesai ditutup hingga 2019.

Idrus mengatakan, untuk mengantisipasi eks PSK yang sudah dipulangkan kembali ke lokalisasi, Kemensos akan memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp25 ribu per hari selama 90 hari untuk satu orang. Mereka juga diberikan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) sebesar Rp3 juta untuk usaha sehingga bisa mandiri.

Para eks penghuni lokalisasi juga diberikan latihan keterampilan sebagai jaminan hidup mereka ke depan. Mensos mencontohkan, seperti eks lokalisasi Dolly di Jawa Timur yang saat ini sudah diubah menjadi rumah kreativitas sehingga penghuninya pun kini bisa punya penghasilan tanpa harus menjual diri.

“Dengan penutupan lokalisasi, secara moral bisa diatasi, mereka dipulangkan dan diberi modal usaha, harga diri kembalikan, kesehatan dan masa depan terjamin. Apalagi paling mahal, harga diri sebagai manusia karena ini perbudakan kemanusiaan dan bagian dari perdagangan manusia,” ujar Idrus.

Mensos juga mengusulkan agar bantuan jaminan hidup (jadup) yang diberikan hanya selama 90 hari atau tiga bulan bisa ditambah menjadi sampai enam bulan.

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos, Sonny W Manalu mengatakan, untuk tambahan jadup tersebut bisa saja dilakukan namun harus dengan mekanisme tertentu.

“Tentu tidak kami berikan seluruhnya diawal, karena bisa saja jadi modal mereka kembali lagi. Tapi kami pantau setelah tiga bulan mungkin kami berikan lagi bisa saja di daerah asal,” ucap Sonny.

Dia menuturkan, wacana penambahan jadup tersebut dapat menggunakan sumber dana dari usaha kesejahteraan sosial (UKS), yaitu dana-dana yang terkumpul dari penggalangan dana dan lainnya.

Sonny mengungkapkan, sebanyak 43 lokalisasi yang masih beroperasi berada di 25 kabupaten kota dan 14 provinsi. Dalam waktu dekat, tiga lokalisasi di Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah akan ditutup.

Editor : Ahmad Islamy Jamil