Pemerintah Tetapkan Target Kredit Program Rp394 Triliun pada 2027, KUR Naik Jadi Rp325 Triliun

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah menetapkan target total Kredit Program Pemerintah sebesar Rp394 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dari jumlah tersebut, alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditetapkan sebesar Rp325 triliun atau meningkat dibandingkan target penyaluran KUR pada 2026 sebesar Rp295 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini bertujuan memperluas akses pembiayaan murah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendukung berbagai sektor prioritas nasional.

Baca Juga

BRI Salurkan KUR Rp144 Triliun kepada 2,76 Juta Debitur, Jadi Motor Penggerak Sektor Produktif dan UMKM Nasional

"Pertama tadi kita bahas terkait dengan rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Tadi kita tetapkan program untuk di tahun 2027, di mana tahun 2027 kita tetapkan target KUR totalnya sebesar 394 triliun dengan rincian KUR-nya 325 triliun," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Airlangga merinci, dari total plafon Rp394 triliun tersebut, pemerintah mengalokasikan pembiayaan untuk sejumlah skema kredit khusus. Di antaranya Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp600 miliar, serta Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp30 triliun yang dapat ditingkatkan pada semester II 2027.

Baca Juga

Airlangga Pastikan Stimulus Rp31 Triliun Segera Cair, Pekerja Dapat BSU Rp900.000

Selain itu, Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) juga mendapat alokasi sebesar Rp30 triliun.

Selain menetapkan plafon kredit untuk 2027, pemerintah membahas skema relaksasi pembiayaan bagi debitur terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga

Ekonomi RI Diibaratkan Bom Waktu, Airlangga Tegaskan Fundamental Masih Solid

Kebijakan restrukturisasi kredit disiapkan selama tiga tahun bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah membebaskan suku bunga margin menjadi 0 persen pada 2027 dan menetapkan sebesar 3 persen pada 2028 bagi penerima KUR di NTT.

Baca Juga

KUR BRI Buka Jalan Rezeki Lintas Generasi melalui Sepiring Ketoprak di Bengkulu Selatan

"Kemudian tadi kita bahas juga relaksasi untuk kredit pasca gempa di NTT, di mana relaksasinya adalah direstrukturisasi. Untuk tahun ini restrukturisasi, dan OJK juga menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam 3 tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027 dan 3 persen di tahun 2028," jelas Airlangga.

Pemerintah turut membahas pengembangan skema KUR baru berbasis kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property) serta perluasan pembiayaan sektor perikanan bagi para nelayan.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan, peningkatan total plafon kredit program dari sekitar Rp337 triliun pada tahun ini menjadi Rp394 triliun pada 2027 menjadi angin segar bagi efektivitas pembiayaan UMKM nasional.

"Dan diantaranya di dalamnya itu kan juga ada kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah ditetapkan di angka Rp 325 triliun," kata Roro.

Roro menekankan bahwa perluasan skema kredit murah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekosistem UMKM serta menciptakan iklim usaha yang kompetitif.

"Jadi mudah-mudahan UMKM lebih berdaya. Para pelaku usaha juga bisa berdaya, bisa berkompetisi secara sehat. Dan inilah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah," tegasnya.

Hingga 27 Oktober 2026, realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah telah mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur. Realisasi tersebut melampaui pencapaian sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp275,8 triliun.

Khusus untuk KUR, penyaluran telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan total nilai Rp265,9 triliun atau setara 90,1 persen dari target tahun 2026.

Secara historis sejak 2015, akumulasi penyaluran kredit program pemerintah telah menembus Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.

Saat ini, lima instrumen kredit program yang terdiri atas KUR, Kredit Alsintan, KIPK, KPP, dan KPPS difokuskan untuk menopang agenda swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera.

Kualitas kredit juga terjaga dengan porsi 68 persen penyaluran mengalir ke sektor produktif dan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) berada di level 2,14 persen.

Editor: Adhenda Madarina Idzni