Penampakan Sidang Etik Ahrie Sonta Dipimpin Jenderal Bintang 3, Tertunduk Dijatuhi PTDH

JAKARTA, iNews.id - Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam rekaman video persidangan, Ahrie tampak tertunduk saat menghadapi majelis hakim yang dipimpin Komjen Rudi Darmoko.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri tersebut berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 hingga 20.10 WIB, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Dipecat Polri gegara Kasus Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Melawan Lewat Banding!

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, majelis hakim sidang etik dipimpin oleh jenderal polisi bintang tiga. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat jenderal bintang dua.

“Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Dr Rudi Darmok selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu,” ujar Isir dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Breaking News: Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Presiden

Majelis sidang juga diperkuat tiga anggota berpangkat inspektur jenderal (Irjen) Polri.

“Beserta tiga anggota komisi, yaitu Irjen Pol M Zulkarnain, Irjen Pol Dr Jayadi, dan Irjen Pol Dr Rahmat Setyadi,” katanya.

Baca Juga

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta terkait Kasus Penyadapan Presiden Hari Ini

Dalam persidangan, Ahrie dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait dugaan penyadapan ilegal. Perbuatan tersebut disebut dilakukan saat dirinya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Isir mengungkapkan, Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur.

Baca Juga

Pengacara Irjen Ahrie Sonta Buka Suara, Tegaskan Kliennya akan Buka-Bukaan Kasus Penyadapan Prabowo

"(Ahrie Sonta) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," ujarnya.

Atas perbuatannya, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Baca Juga

Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Ditahan di Rutan Mabes Polri

Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.

Berdasarkan hasil persidangan, majelis KKEP menjatuhkan sanksi etika dan administratif kepada Ahrie. Dia dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan diberhentikan dari keanggotaan Polri.

"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ucapnya.

Editor: Donald Karouw