Pendukung Prabowo Ingin Parpol Koalisi Jadi Oposisi

JAKARTA, iNews.id, - Pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menginginkan agar seluruh partai politik yang pernah tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur bertransformasi menjadi kekuatan oposisi yang kritis dan konstruktif. Keinginan itu antara lain ditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Sekjen PKS Mardani Ali Sera mengaku mendapat banyak masukan dari pendukung Prabowo-Sandi dan PKS agar seluruh koalisi 02 tidak menjadi bagian dalam pemerintahan. Mereka diharapkan mengambil posisi di luar rezim dan terus bersuara kritis.

Pejuang Hamas yang Bersembunyi di Rafah Tak Akan Menyerah

”Saya pribadi sangat setuju untuk kesehatan demokrasi,” ujar Mardani saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Istilah Oposisi?” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Mardani mengatakan, PKS bakal mengambil posisi oposisi dalam lima tahun pemerintahan mendatang. Sikap tersebut akan diputuskan melalui mekanisme musyawarah Majelis Syura PKS.

PPP: Gerindra Pantas Ditawari Masuk Koalisi Jokowi

Anggota Fraksi PKS MPR ini mengatakan, memang dalam sistem presidensial, sebutan pemerintah dan oposisi tidak ada secara tekstual. Namun, untuk menciptakan demokrasi yang sehat, diperlukan check and balance system.

”Karena itu, oposisi yang dimaksud di sini jangan dibenturkan teori-teori ketatanegaraan di sistem presidensial,” ujarnya.

Mardani mengingatkan, koalisi parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung presiden-wapres terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin hampir pasti menguasai parlemen. Diperkirakan suara mereka mencapai 60 persen sehinggal ini dinilai besar.

”Biarkan Pak Jokowi dengan 60 persennya (dukungan parpol koalisi) mendapat mandat 5 tahun, kita transformasi Koalisi Adil Makmur menjadi kekuatan penyeimbang yang mengontrol jalannya pemerintahan,” kata dia.

Menurut Mardani, menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif adalah pekerjaan mulia demi menjaga kepentingan publik. Hal ini akan menjadi sangat sehat bagi demokrasi Indonesia ke depan ketika ada pemerintah yang efektif ditopang dengan kontrol oleh oposisi yang kritis dan konstruktif.

Hal sama sebelumnya dilontarkan PAN. Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh P Daulay menuturkan, hampir seluruh jaringan dan simpatisan partainya di seluruh Indonesia menginginkan agar PAN konsisten di jalur oposisi yang konstruktif.

Kendati demikian, dia mengaku hingga kini PAN belum membuat keputusan apakah akan ikut bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah atau memilih oposisi.

Editor: Zen Teguh