Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kembali Gelar Sidang PK Djoko Tjandra

JAKARTA, iNews.id - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Senin (6/7/2020) kembali menggelar sidang permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Pada 29 Juni 2020, sidang perdana ditunda karena Djoko Tjandra tak hadir.

"Agenda sidang hari Senin 6 Juli 2020 permohonan PK Djoko Tjandra pukul 10.00 WIB," kata humas PN Jaksel Suharno, melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Senin.

Baca Juga

Trump Sudah Punya Keputusan tentang Nasib Venezuela, Perang atau Konsensi Minyak?

Sebelumnya, kuasa hukum Joko Soegiarto Tjandra, Andi Putra Kusuma mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan permohonan PK ke Pengadilan Jakarta Selatan pada Senin, 29 Juni 2020. "Kita menganggap PK yang diajukan oleh jaksa cacat formil karena legal standing jaksa mengajukan PK itu tidak ada bedasarkan KUHP," ujarnya di PN Jaksel, Senin.

Djoko Tjandra mengajukan PK bedasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal itu berbunyi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga

Mahfud MD Perintahkan Jaksa Agung Tangkap Djoko Tjandra

"Tidak ada dasar hukumnya jaksa melakukan PK. Haknya (PK) itu ada pada terpidana dan ahli warisnya," ujar Andi.

Dia mengatakan, berdasarkan putusan PN Jaksel pada 2001, menyebutkan tidak ada kerugian negara yang dilakukan Djoko Tjandra terhadap hak tagih Bank Bali. Kasus tersebut merupakan murni sengketa bisnis perdata.

Baca Juga

Djoko Tjandra di Indonesia, Mahfud MD: Kejagung Harus Segera Tangkap!

"Seharusnya proses hukum terhadap Joko Soegiarto Tjandra berakhir pada 2001," ucap Andi.

Djoko Tjandra divonis bebas dari tuntutan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara korupsi cessie Bank Bali pada Oktober 2008. Namun Kejagung melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Baca Juga

Menkumham Tak Tahu Djoko Tjandra di Indonesia, Pengacara: Sudah Sejak 8 Juni

Di MA, Djoko dihukum 2 tahun penjara dan harus membayar denda Rp15 juta. Tidak hanya itu, MA juga memerintahkan uang Djoko Tjandra Rp546 miliar di Bank Bali dirampas untuk negara.

Namun, Djoko kabur pada Juni 2009 atau sehari setelah putusan MA dijatuhkan. Dia terbang ke Papua Nugini melalui Bandara Halim Perdanakusuma. Djoko dikabarkan telah menjadi warga negara Papua Nugini. Dia pun dinyatakan buron.

Editor: Djibril Muhammad