Pengalaman Buruk di 2019, Mantan Petugas Penyelenggara Gugat Format Pemilu Serentak 2024 ke MK

JAKARTA, iNews.id -  Sistem keserentakan pemilu lima kotak kembali diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan tersebut dimohonkan oleh mantan KPPS, PPS, dan PPK yang terlibat pada Pemilu 2019  lalu.

Kuasa hukum pemohon, Heroik Pratama menyampaikan permohonan ini didasarkan pada beban penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, PPS, dan PPK sangat luar biasa berat dengan sistem keserentakkan lima kotak.

Baca Juga

Trump Berharap Pasukan Stabilisasi Internasional Segera Tiba di Gaza

"Pengalaman Pemilu 2019, beban berat itu membuat banyak penyelenggara pemilu kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan 800 orang lebih meninggal dunia," kata Heroik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2021).

Kondisi saat ini, kata dia, pilihan pembentuk undang-undang untuk tetap menggunakan format keserentakan pemilu lima kotak, dianggap tidak mematuhi prasyarat yang sudah diperintahkan MK di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019. Bahwa di dalam putusan tersebut diperintahkan, untuk memilih format keserentakkan pemilu, pembentuk undang-undang mesti melibatkan partisipasi banyak kalangan untuk mendapatkan masukan atas pilihan keserentakkan pemilu.

Baca Juga

9 Penyerang Remaja di Kafe Makassar Ditangkap Polisi

"Termasuk juga menghitung implikasi teknis beban penyelenggara pemilu atas pilihan format keserentakkan pemilu," ujarnya.

Dia melanjutkan, par pemohon memandang bahwa pembentuk undang-undang belum melakukan beberapa prasyarat yang diperintahkan oleh MK di dalam menentukan sistem keserentakkan pemilu. 

Pilihan pembentuk undang-undang yang tidak melakukan revisi UU Pemilu, dianggap memilih format keserentakkan pemilu lima kotak tanpa menghitung secara cermat beban kerja penyelenggara, khususnya KPPS, PPS, dan PPK.

"Di dalam permohonan ini, Para Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan bahwa keserentakkan pemilu tidak menggabungkan pemilu Presiden, DPR, dan DPD dengan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRR Kabupaten/Kota," tutur dia.

Heroik melanjutkan, pemohon melihat dengan menggabungkan empat pemilu legislatif sekaligus, menjadi salah satu penyebab rumit dan beratnya beban penyelenggara pemilu. Terkait format keserentakan seperti apa yang akan dipilih, dipersilahkan pembentuk undang-undang memilih.

"Sepanjang tidak menyerentakan Pemilu Serentak Nasional (Presiden, DPR, dan DPD), bersamaan dengan Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq