Pengamat Intelijen: Waspadai Masuknya Kekuatan yang Bisa Perkeruh Suasana

JAKARTA, iNews.id - Meningkatnya eskalasi ancaman keamanan dinilai tergantung dari keberhasilan pranata hukum menyelesaikan kegaduhan politik yang marak terjadi. Secara kekinian TNI Polri harus menjaga tertatanya dengan baik.

Mulai dari integrasi sistem informasi, interoperability sistem informasi hingga composability sistem informasi. Tujuannya, agar informasi perkembangan keadaan yang ada dapat terintegrasi dan diterima dengan tepat, cepat oleh prajurit.

"Utamanya yang berada di lapangan sehingga tak ada kesalahpahaman," ujar pengamat intelijen dan pertahanan keamanan, Susaningtyas NH Kertopati, di Jakarta, Sabtu (18/5/2019).

Dia mengingatkan, harus diwaspadai masuknya kekuatan proxy dan hibrida yang bisa saja hadir memperkeruh keadaan dengan mengadu domba antaranak bangsa melalui informasi hoaks, bahkan post truth. Ini bahaya sekali karena masyarakat cenderung percaya kepada sesuatu yang sesuai selera dan kepentingannya.

Menurutnya, TNI Polri harus bahu membahu hadapi situasi ini, bahkan pelibatan masyarakat suatu keniscayaan. Hal ini sangat penting terlebih bila ada penyusupan teroris dari kelompok radikal.

"Sebagai catatan radikalisme itu bukan hanya dari kalangan muslim saja tapi dari agama lain juga memiliki probabilitas yang sama," katanya.

Dia menambahkan, negara menghormati hak-hak warga dalam kehidupan berdemokrasi. Tapi Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum dan konstitusi tidak memiliki toleransi terhadap gerakan atau ormas yang bersendikan radikalime dan intoleransi.

Aparat hukum diminta menindak tegas siapa pun tanpa pandang bulu terhadap mereka yang melakukan gangguan keamanan. "Badan Intelijen pun harus tingkatkan deteksi dini akan adanya pihak yang akan mengganggu keamanan secara lebih proaktif," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi