Pengamat Militer Susaningtyas Kertapati Ungkap PR Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Rabu (17/11/2021). Sesuai undang-undang yang berlaku, Jenderal Andika Perkasa akan menjabat Panglima TNI selama kurang lebih satu tahun karena pada Desember 2022 dirinya pensiun di usia 58 tahun.

Pengamat Militer, Susaningtyas Kertapati mengatakan masa tugas yang singkat bagi Jenderal TNI Andika Perkasa tentu tidak berarti akan minim prestasi. Menurutnya, bila visi misi yang dipaparkan di depan Komisi I DPR dapat dijalan dengan baik dan konsisten tentu akan sangat bermanfaat bagi TNI.

Dari Dinasti Qing hingga Xi Jinping: Ambisi Panjang China atas Tibet

Susaningtyas pun mengungkap sejumlah pekerjaan rumah (PR) menunggu Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Yang pertama interoperabilitas harus dilaksanakan di mana tiga matra TNI harus bekerja sama dengan baik menjaga kedaulatan NKRI .

Susaningtyas NH Kertapati Jadi Pembicara dalam Kuliah Umum di Pasis Seskoal

"Dengan pertimbangan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alutsista sehingga dibutuhkan Panglima TNI memiliki kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang andal," katanya, Rabu (17/11/2021).

Dia melanjutkan banyak negara saat ini tengah menyusun kebijakan baru terkait defence shifting yang lebih mengarah pada prinsip efisiensi operasi militer dan interoperabilitas. Teknologi terkini yang paling mendominasi defence shifting yakni Unmanned System, di antaranya Unmanned Aerial Vechile (UAV), Unmanned Surface Vechile (USV), dan Unmanned Sub-Surface Vechile (USSV).

Pemilihan alutsista harus tepat guna serta betul-betul dibutuhkan. Bukan justru membeli alutsista yang tak sesuai kebutuhan, ancaman, dan alam maupun situasi kondisi Indonesia.

Menurutnya ada pertimbangan perkembangan lingkungan strategis pada tataran global dan regional termasuk meningkatkan fungsi diplomasi pertahanan di tingkat internasional. Oleh karenanya dibutuhkan sosok Panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional.

"Penting sekali jika Panglima TNI disegani dunia internasional," ucapnya.

Di bidang pendidikan dan latihan, SDM unggul Indonesia maju harus dijabarkan internal Mabes TNI dan Mabes Angkatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI sebagai SDM yang unggul. Dia menegaskan Panglima TNI harus mampu mendorong peningkatan pengetahuan kemiliteran maupun akademik prajurit yang mumpuni dan terlatih.

"Kualitas prajurit TNI harus mulai dibangun agar unggul dibandingkan dengan prajurit negara-negara lain, apalagi kini tak dapat dihindari adanya perang siber. Kualitas prajurit harus ditingkatkan sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0," ujarnya.

Susaningtyas menambahkan pendidikan dan latihan di lingkungan TNI harus memanfaatkan teknologi informasi serta digitalisasi agar diperoleh keuntungan organisasi pendidikan berupa efisiensi. Menurutnya ini penting untuk interoperabilitas komunikasi TNI dan pihak lain.

"Keuntungan lain adalah pengajaran kepada peserta didik atas pemanfaatan teknologi informasi dan digitalusasi dalam penugasan selanjutnya di Kotama Operasional dan/atau Kotama Pembinaan," tuturnya.

Dia pun mengingatkan munculnya serangan siber kognitif juga penting diberi perhatian. Serangan siber kognitif yakni jenis serangan psikologis yang tidak disadari oleh banyak pihak dan hanya dapat dilihat serta dirasakan akibatnya.

"Ini adalah bentuk peperangan yang tidak memerlukan persenjataan konvensional namun dampaknya bisa menyerupai dampak peperangan konvensional sebagai mana yang telah banyak kita saksikan di dalam televisi beberapa tahun belakangan ini. Maraknya perang kognitif dan perang persepsi juga membutuhkan penanganan dengan metode yang tepat, agar tak menyebabkan disintegrasi bangsa," ucapnya.

Selanjutnya, kualitas prajurit TNI juga harus ditingkatkan untuk mengawaki teknologi militer terkini seperti pemanfaatan Unmanned System baik berupa robot maupun artificial intelligent dan cyber defense. Para prajurit TNI harus mulai dipersiapkan mampu berinteraksi dengan sesama prajurit yang asalnya 100 persen manusia, 50 persen robot, dan bahkan yang berasal 100 persen robot.

"Oleh sebab itu sangat penting bagi TNI untuk merekrut para pemuda dan pemudi yang memiliki inteligensi tinggi," katanya.

Pada prinsipnya, Susaningtyas mengatakan pembenahan alutsista sebelum MEF ditujukan untuk efisiensi. Sedangkan pembenahan alutsista setelah MEF ditujukan untuk optimalisasi (efektif dan efisien).

Pembenahan alutsista TNI setelah MEF menurutnya membutuhkan profesionalitas prajurit TNI dari ketiga angkatan yang terintegrasi. Artinya, sistem pendidikan dan latihan (Diklat) prajurit TNI harus dibenahi sesuai dengan operational requirement dan technical specification Alutsista yang diadakan setelah MEF.

"Diklat TNI harus menerapkan standar dan kriteria profesionalitas prajurit TNI yang baru sesuai parameter alutsista yang terintegrasi. Pembenahan Alutsista yang terintegrasi dan pembenahan kompetensi dan kapasitas tempur prajurit TNI sesuai Alutsista baru tersebut berujung pada pembenahan organisasi TNI," ujarnya.

Kualitas prajurit TNI berikutnya yang harus ditingkatkan menurut Susaningtyas yaitu kemampuan akademik baik di bidang metodologi, cara berpikir maupun di bidang komunikasi. Kualitas metodologi cara berpikir secara ilmiah sangat dibutuhkan para prajurit TNI untuk senantiasa menggunakan perspektif yang ilmiah di dalam menyelenggarakan operasi militer.

Sedangkan kualitas di bidang komunikasi sangat ditentukan kemampuan menggunakan bahasa-bahasa internasional. Sangat penting bagi prajurit TNI pada level tamtama dan bintara untuk mahir berbahasa Inggris.

"Kemampuan komunikasi antarbudaya juga harus ditingkatkan karena TNI juga berperan dalam menghadapi radikalisme maupun gejolak separatis," katanya.

Terkait dengan ancaman, dia mengatakan TNI juga harus fokus pada ancaman wilayah laut. Pelanggaran wilayah perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna sudah berulang kali terjadi dengan modus yang sama, yaitu diawali dengan masuknya kapal ikan China yang kemudian di-back up oleh China Coast Guard (CCG).

Pelanggaran ini terjadi berulang karena China bersikeras melakukan klaim atas sebagian besar perairan Laut China Selatan yang dikenal dengan Nine Dashed Lines. Jadi, penting dipahami Cina tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan Laut Teritorial Indonesia di Laut Natuna. Klaim Cina atas Nine Dashed Lines tumpang tundih dengan sebagian perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna.

"Sedangkan wilayah udara, jika TNI AU konsisten dengan konsep netwok centric operation maka langkah awal adalah mulai menggeser kekuatan tempur utama TNI AU di wilayah perbatasan, mengingat jarak jelajah pesawat TNI AU sangat ditentukan dari mana pangkalan awalnya untuk airborne," tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama