Pengamat Nilai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Masih Berat, Minta Purbaya Turunkan Pajak

JAKARTA, iNews.id - Pakar ekonomi Ferry Latuhihin menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih jauh dari harapan jika pemerintah masih mengandalkan belanja pemerintah alih-alih mendorong konsumsi masyarakat. Dia menilai pungutan pajak saat ini masih cukup tinggi.

Ferry menilai kondisi ini menjadi hambatan untuk masyarakat maupun korporasi melakukan konsumsi. Dia pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berani menurunkan PPN menjadi 5 persen hingga menurunkan pajak korporasi.

Baca Juga

Maha Vajiralongkorn Jadi Raja Terkaya di Dunia, Ini Gurita Kekayaanya yang Fantastis

"Saya katakan negara ini terlalu dominan menyetir ekonomi. Kita harus memberikan space yang lebih besar kepada swasta untuk beraktivitas ekonomi, karena swasta yang lebih tahu," ujar Ferry dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Purbaya akan 'Reset' Indonesia? di iNews, Selasa (28/10/2025).

Dia mengatakan selama ini pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya dipungut dari pajak. Ketika penerimaan negara gemuk, barulah pemerintah suntik dana langsung ke masyarakat untuk mendorong aktivitas konsumsi baik lewat bansos, bantuan tunai, hingga belanja infrastruktur besar-besaran.

Baca Juga

Boyamin Saiman soal Penyelundupan Mercy Bekas di Bea Cukai: Ini Tugas Pak Purbaya

Menurutnya, hal tersebut bukan cara organik untuk membawa Indonesia keluar dari zona middle income trap. Sebab, konsumsi masyarakat hanya bergantung suntikan dana dari pemerintah. 

Sementara itu, kata dia, aktivitas ekonomi di sektor swasta tidak mengalami pertumbuhan. Dampaknya, serapan tenaga kerja minim dan  masyarakat susah punya pendapatan.

Baca Juga

Refly Harun Desak Purbaya Telusuri Pegawai Kemenkeu yang Rangkap Jabatan di BUMN

Baca Juga

Bertemu Menhut, Purbaya Singgung Manajemen Pengelolaan Hutan di Indonesia

"Harusnya ekonomi kita digerakkan oleh swasta, bukan government yang gagal menjadi agen perubahan. Jadi poin saya, Anda (pemerintah) salah kalau bilang pro-rakyat, karena yang menciptakan lapangan pekerjaan adalah bisnis," tutur dia.

Ferry mengakui ketika pemerintah menurunkan persentase pungutan pajak, maka penerimaan negara akan berkurang. Namun, hal itu diperlukan ketika belanja pemerintah selama ini dianggap kurang tepat sasaran dan memboroskan.

Baca Juga

Ferdinand Hutahaean Tantang Purbaya soal Kisruh Dana Pemda Mengendap di Bank: Jangan Cuma Nyindir, Beri Solusi

"Semakin besar negara mendapatkan uang, semakin tinggi moral hazard-nya termasuk korupsi. Kita bisa lihat, pembangunan IKN, proyek infrastruktur gila-gilaan yang kemarin. Terjadi miss allocated, di sini yang saya bilang goverment tidak bisa menjadi agent of development," kata Ferry.

"GDP itu adalah konsumsi, ditambah pemerintah, ditambah investasi, ditambah ekspor, dikurangi impor. Kalau dari government turun, ini bisa dikompensasi dari dengan konsumsi karena harga barang murah. Kalau corporate tax turun, perusahaan bisa pertahankan karyawan dan dia punya uang untuk ekspansi," pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian