Pengamat soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye: Bisa Timbulkan Disharmonisasi Koalisi

JAKARTA, iNews.id - Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepala negara dan menteri boleh berkampanye berpotensi menimbulkan disharmonisasi di internal koalisi. Disharmonisasi itu bisa berujung pada konflik antarmenteri.

"(Pernyataan Jokowi) bisa menimbulkan disharmonisasi di internal koalisi yang berujung pada konflik terbuka antarmenteri. Bahkan potensial konflik terbuka antara menteri dan presiden yang beda pilihan politiknya di 2024," kata Adi kepada iNews.id, Rabu (24/1/2024). 

Baca Juga

15 Negara yang Warganya Paling Banyak Memiliki Utang, Indonesia Peringkat Berapa?

Dia mengatakan, sejumlah menteri terafiliasi ke pasangan calon (paslon) yang berbeda-beda. Buktinya, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah data Mahfud dalam debat cawapres. 

"Itu tanda-tanda keretakan efek menteri boleh kampanye terbuka," katanya. 

Baca Juga

Presiden Jokowi Akan Turun Kampanye, TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Etika dan Nepotisme

Adi mengakui presiden memang memiliki hak politik yang merepresentasikan diri pribadi. Menurutnya, hal itu sah dilakukan selama tidak menggunakan fasilitas negara dan memobilisasi aparatur kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon. 

Dia tak menjamin presiden tidak menggunakan fasilitas negara ketika terlibat dalam politik praktis.

Baca Juga

Presiden Boleh Kampanye, Timnas AMIN Sebut Pernyataan Jokowi Buat Masyarakat Khawatir

"Problemnya, siapa yang bisa menjamin tak akan ada penggunaan instrumen kekuasaan untuk memobilisasi dukungan ke calon tertentu? Itulah rumitnya jika pejabat publik ikut cawe-cawe secara terbuka dalam politik elektoral," katanya. 

Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye atau pun memihak. Pernyataan tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres meski tidak ada hubungan politik.

Baca Juga

Presiden Jokowi Isyaratkan Turun Gunung untuk Kampanye, Dukung Siapa?

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lho itu kampanye, presiden itu boleh lho memihak, boleh," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Dia mengatakan pejabat negara berhak untuk berpolitik. Begitu pula menteri.

Baca Juga

Jokowi Tegaskan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak: Kan Hak Politik

"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini gak boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

Jokowi menekankan yang terpenting menteri atau pun kepala negara berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Editor: Rizky Agustian