Pengamat: Tak Ada Urgensi Jokowi Tambah Koalisi

JAKARTA, iNews.id, – Pengamat Politik CSIS Arya Fernandes menilai tidak ada urgensi bagi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah partai politik koalisi. Dengan komposisi saat ini, suara parpol mendukung mencapai 60 persen lebih di parlemen.

Menurut Arya, koalisi yang terlalu gemuk bisa menimbulkan berbagai risiko. Salah satunya, ketidakstabilan internal parpol koalisi. Dengan mempertahanlan koalisi saat ini situasinya relatif aman.

Baca Juga

AS Ngotot Libatkan Turki dalam Pasukan Internasional Gaza Meski Israel Keberatan

"Menambaha anggota koalisi bisa menciptakan risiko politik internal yang tidak mudah dan bisa menciptakan kerepotan politik yang tidak mudah mengelolanya,” tutur Arya Fernandes di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Dia mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa koalisi gemuk di parlemen tidak terlalu penting. Sebagai contoh, prestasi legislasi pemerintah dalam lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal.

Persoalannya, dari 52 RUU usulan pemerintah tersebut, hanya 6 RUU yang berhasil disahkan menjadi UU. Dari 6 UU tersebut, ternyata tiga di antaranya sudah diusulkan pada program legislasi nasional (prolegnas) pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

”Dan hanya ada tiga UU baru yang diusulkan Kabinet Jokowi dalam lima tahun pemerintahan. Kalau koalisi efektif, harusnya lebih besar,” tuturnya.

Seperti diketahui, dinamika internal KIK bergerak dinamis menyusul pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi, dilanjutkan dengan silaturahmi ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pascapertemuan itu, Partai Gerindra disebut-sebut bakal bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi apakah akan mengajak bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf atau tidak. Yang pasti, sejauh ini tidak ada pembicaraan mendalam soal itu.

"Kita tidak bicara sejauh itu dan kami tidak mau menempatkan diri juga sebagai pengganggu keharmonisan di internal mereka (Koalisi Indonesia Kerja). Silakan saja, kan keputusan akhir di Presiden," kata Edhy di ruang Fraksi DPR Partai Gerindra, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Editor: Zen Teguh