Pengamat Tegaskan Putusan MK soal Pilkada Lebih Tinggi dari UU, Desak KPU Patuhi

JAKARTA, iNews.id - Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan pilkada dan syarat usia calon kepala daerah (cakada). Dia menilai, putusan itu berkedudukan lebih tinggi dari Undang-undang (UU) Pilkada.

Sebab, putusan MK berisi penafsiran konstitusi. "UU-nya (pilkada) kan sudah diubah MK. Putusan MK itu isinya menafsir konstitusi, konstitusi lebih tinggi dari UU," ujar Feri saat dihubungi, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga

WHO Ungkap Lebih dari 16.500 Orang di Gaza Butuh Perawatan Medis Mendesak

Oleh karena itu, dia mendesak KPU mematuhi putusan MK sebagai persyaratan pendaftaran cakada meski secara teknis UU Pilkada belum diubah oleh DPR.

Baca Juga

Berkah Putusan MK, 6 Parpol di Jabar Bisa Usung Calon Gubernur tanpa Koalisi

"KPU kan wajib patuhi putusan MK. Jika ada UU dan putusan MK, ya patuhi putusan MK," ujar Feri.

Dia menyebut KPU bisa mengabaikan UU Pilkada bila RUU Pilkada yang sedang dibahas oleh DPR berbeda dengan putusan MK. Sebab, menurutnya, MK memutuskan sesuatu untuk memperbaiki UU bukan malah memperburuk aturan.

Baca Juga

Hasil Putusan MK, PDIP Berencana Usung Anies-Hendrar Prihadi Maju di Pilkada 2024

"Wajib diabaikan, karena putusan MK untuk memperbaiki UU bukan sebaliknya dan KPU wajib mematuhi putusan MK," tuturnya.

Diketahui, MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen dari perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD, atau 20 persen kursi DPRD. Ketentuan itu tertuang dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024).

Baca Juga

Respons Istana soal Putusan MK terkait Ambang Batas Pencalonan dan Usia Cakada

MK juga membuat klaster pencalonan kepala daerah berdasarkan persentase jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagai contoh, untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.

Selain itu, MK juga memutus Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian syarat batas usia calon kepala daerah yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. MK menyatakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat usia minimum saat mendaftarkan diri sebagai calon.

Baca Juga

Buruh akan Kembali Turun ke Jalan, Tuntut DPR dan KPU Patuhi Putusan MK

Hanya saja, mayoritas fraksi partai politik di DPR telah menyepakati aturan batas usia pencalonan kepala daerah merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) bukan MK dalam rapat rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024). Hanya Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak keputusan tersebut.

Editor: Rizky Agustian