Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Breaking News: DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Sidang Paripurna
Advertisement . Scroll to see content

Pengesahan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan: Ini Bukan Terburu-buru

Kamis, 19 November 2026 - 12:29:00 WIB
Pengesahan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan: Ini Bukan Terburu-buru
Ketua DPR Puan Maharani bersyukur DPR telah merampungkan lebih cepat UU Perampasan Aset dan dipastikan tidak ada paksaan agar selesai cepat. (Foto: Felldy Utama)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-13 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini lebih cepat dari target jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Diketahui, beleid ini ditargetkan paling lambat 15 Desember 2026.

Ketua DPRPuan Maharani bersyukur DPR telah merampungkan lebih cepat UU Perampasan Aset. Dia memastikan, tidak ada hal yang memaksa agar RUU ini harus selesai cepat.

“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru,” ucap Puan dalam konferensi persnya usai rapat paripurna.

Puan menyinggung jika RUU ini sebenarnya sudah direncanakan sejak 18 tahun yang lalu pembahasannya dan banyak yang mendesak agar segera bisa selesai.

“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal, seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah ke-15 provinsi, bahkan ke-46 dapil dan lain-lain sebagainya,” kata dia.

“Jadi, alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut dan insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” tuturnya.

Adapun hal yang menjadi pokok pembahasan dalam UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. ⁠Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

3. ⁠Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. ⁠Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. ⁠Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. ⁠Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. ⁠Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

8. ⁠Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. ⁠Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. ⁠Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Editor: Aditya Pratama

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut