Penjelasan Wamenkeu Anggito soal Penyesuaian Tarif Cukai Rokok 2026

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah masih mengkaji kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2026. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut masih diperlukan analisis yang mendalam terkait kebijakan ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu menuturkan, belum ada keputusan final terkait apakah tarif cukai rokok akan naik atau tidak, meskipun target penerimaan bea dan cukai diproyeksikan meningkat.

Baca Juga

Jenderal Tertinggi Nyatakan Prancis Harus Siap Kehilangan Anak-anak Jika Perang Melawan Rusia

"Masih dikaji, masih belum, kan masih ada waktu ya," ucap Anggito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Anggito menambahkan, target setoran bea dan cukai dalam postur terbaru APBN 2026 naik menjadi Rp336 triliun, lebih tinggi dari rancangan awal sebesar Rp334,30 triliun. Target tersebut juga meningkat 7,7 persen dari proyeksi 2025.

Baca Juga

Pemerintah Batal Terapkan Cukai Minuman Berpemanis Tahun Ini!

Namun, Anggito belum bisa memastikan dampak kenaikan target tersebut terhadap tarif cukai, sebab masih harus menunggu evaluasi tahun ini.

Sementara itu, legislator Komisi XI DPR mendesak Kementerian Keuangan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Mereka berpandangan bahwa industri tembakau sedang mengalami tekanan berat.

Baca Juga

Viral Warga Asahan Gali Mangga Ilegal yang Sudah Dimusnahkan Bea Cukai, Netizen Murka

"Kan kita sudah ada kesepakatan pajak dan cukai targetnya naik. Tapi di tengah situasi seperti ini kita ingin pajak dan cukai tetap naik di satu sisi tapi tarifnya kan enggak boleh naik," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri.

Baca Juga

Letjen Djaka Budi Jadi Dirjen Bea Cukai, Istana: Usulan Sri Mulyani

Hanif menyarankan pemerintah untuk mencari cara inovatif lain, seperti memberantas peredaran rokok ilegal, untuk mengejar target penerimaan. Dia juga memperingatkan bahwa kenaikan tarif akan memperburuk masalah yang sudah ada, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya ini.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino menambahkan, kenaikan tarif CHT sebesar 10 persen saja membuat perusahaan rokok kesulitan menutup biaya produksi.

Baca Juga

Istana soal Dirjen Bea Cukai dari Militer: Butuh Sosok Berani

Hal tersebut dikonfirmasi oleh data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, yang mencatat produksi rokok pada Agustus 2025 turun 9,25 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir, bahkan di bawah level pra-pandemi.

Dengan kondisi ini, para anggota DPR berharap pemerintah tetap menahan kenaikan tarif CHT.

Editor: Aditya Pratama