Perdana! Indonesia bakal Pimpin Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa

JAKARTA, iNews.id - Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss. Sidang ini akan digelar pada 23 Februari-31 Maret 2026. Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, selaku Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R Suryodipuro, akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut.

Sementara, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada tanggal 23 Februari dalam sesi pertama yang juga akan mendengarkan Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.

Ingin AS Segera Gulingkan Khamanei, Mahasiswa Iran Kembali Gelar Demonstrasi

“Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dunia, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan, telah mengonfirmasi partisipasi. Presiden Timor-Leste, HE José Ramos-Horta, dan Presiden Kolombia, HE Gustavo Francisco Petro Urrego, direncanakan hadir secara langsung.

Sementara Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pernyataan melalui video,” ujar Sidharto dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (23/2/2026).

Indonesia Kutuk Serangan Israel saat Ramadan, Menlu Sugiono Bicara Tegas di Dewan Keamanan PBB

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, Indonesia mengusung tema “Presidency for All”, sebuah komitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi ruang yang inklusif, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif dan memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM yang universal.

Sidharto mengatakan sejalan dengan prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi dan menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan bagian esensial dari perlindungan HAM dan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Sesi ke-61 akan menjadi forum penting untuk membahas isu-isu tematis maupun situasi HAM yang sedang menjadi perhatian global.

Isu tematik yang akan diangkat antara lain pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.

Dewan HAM PBB juga akan membahas mengenai kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara, antara lain Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, dan Iran juga menjadi agenda pembahasan.

Editor: Puti Aini Yasmin