Periksa Pejabat Pemkot Tangsel, KPK Telusuri Pembangunan SMKN 7 yang Diduga Bermasalah

JAKARTA, iNews.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo. Bambang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Bambang didalami keterangannya terkait status perizinan lahan untuk proyek pembangunan SMKN 7 Tangsel. Diduga, status perizinan lahan untuk membangun SMKN 7 Tangsel tersebut bermasalah.

Baca Juga

Khamenei Sebut Kerusuhan Bertujuan Menyenangkan Trump, Penguasa Arogan akan Tumbang

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait status dan perizinan dari lahan untuk proyek pembangunan SMKN 7 Tangsel," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (18/2/2022).

Penyidik sebenarnya juga memanggil satu saksi lainnya, yaitu Kepala Seksi Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) Kota Tangerang Selatan, Muhamad Hafiz pada Kamis kemarin. Namun, Hafiz mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Baca Juga

KPK Panggil Hakim PN Jakarta Barat Terkait Kasus Suap Pengurusan Perkara di Surabaya

"Muhamad Hafiz tidak hadir dan mengkonfirmasi untuk kembali dijadwalkan pada pemeriksaan selanjutnya," kata Ali.

KPK saat ini sedang mengusut kasus baru yakni terkait dugaan korupsi di daerah Tangerang Selatan. Kasus yang sedang diusut itu berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Tangsel, tahun anggaran 2017.

KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK berjanji bakal mengumumkan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan.

Sejalan dengan proses penyidikan kasus tersebut, tim penyidik juga sudah menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang dan Bogor. Lokasi yang digeledah di antaranya yaitu, rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara ini. 

Tim mengamankan sejumlah dokumen barang elektronik, hingga dua unit mobil usai menggeledah sejumlah lokasi tersebut. KPK akan menganalisa lebih jauh dua unit mobil serta dokumen-dokumen yang diamankan tersebut guna proses penyitaan.

KPK sudah cukup lama menelusuri dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel. Diduga, terdapat kerugian keuangan negara lebih dari Rp10 miliar akibat pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel dianggarkan pada APBD Banten 2017 dengan nilai anggaran sebesar Rp17,9 miliar. Namun, lahan yang akan dibangun SMKN 7 Tangsel ternyata nilainya tak sampai Rp8 miliar. Diduga ada kejanggalan dalam proses pembelian atau pembebasan lahan tersebut.

Editor: Reza Fajri