Perindo: Korupsi Tidak Boleh Terulang Kembali di Kabupaten Bogor

JAKARTA, iNews.id - Partai Perindo menyayangkan Bupati Bogor Ade Yasin terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perindo mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Perindo berharap korupsi tidak terulang di Kabupaten Bogor. Hal ini disampaikan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Perindo, Tama S. Langkun.

Baca Juga

Pesawat Ke-1.000 Pembawa Pasokan Militer Barat Mendarat di Israel sejak Genosida Gaza

"Sangat disayangkan jika ada Bupati Bogor yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Perindo akan mendukung KPK untuk menjalankan tugasnya secara professional. Kita harus tunggu hasil pemeriksaan KPK untuk menentukan status dari Bupati Bogor," kata Tama, Rabu (27/4/2022).

Tama mengingatkan, Indonesia berada dalam kondisi darurat korupsi kepala daerah. Berdasarkan data KPK per maret 2021, sebanyak 429 kepala daerah terjerat korupsi. Jika ditambah lagi dengan data korupsi tahun 2022 jumlahnya justru akan terus bertambah.

Baca Juga

Profil Ade Yasin, Bupati Bogor yang Terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK

"Perlu komitmen semua pihak, khususnya KPK untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah. Kami berharap, upaya penindakan bisa berjalan selaras dan berkelanjutan dengan upaya pencegahan. Secara spesifik, KPK juga harus mengawal program-program pemerintahan daerah," ujar Tama.

Perindo mendorong ada edukasi terhadap partai politik maupun kepada masyarakat peserta pemilih. Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas, harus menjadi andalan KPK dalam beberapa tahun mendatang.

"Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah akan berlangsung. Semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan pesta demokrasi ini harus teredukasi dengan baik," kata Tama.

Tama menyampaikan, tahun politik menjadi momentum bagi masyarakat dan partai politik untuk mengedepankan nilai integritas dan komitmen antikorupsi dalam menentukan pemimpin di berbagai level dan area. Yakni baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, dan di ranah legislatif maupun ranah eksekutif.

Editor: Reza Fajri