Perindo Nilai Kebocoran Data NIK Tanggung Jawab Pemerintah: Mereka Tak Boleh Lepas Tangan

JAKARTA, iNews.id - Partai Perindo merespons isu bocornya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat Indonesia dan beredar di pasar gelap. Politisi muda Partai Perindo, Andika Ulil Amri menilai pihak yang harus bertanggung jawab dalam kebocoran ini adalah pemerintah. 

"Bagi saya yang harus bertanggung jawab ini ya pemerintah. Mereka tidak boleh lepas tangan, itu kewajiban mereka untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi warga negara," kata Andika dalam Podcast Aksi Nyata, Minggu (11/9/2022). 

Baca Juga

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

Andika mengingatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 terkait kewajiban registrasi data penduduk secara digital. Baginya kewajiban registrasi data ini juga harus diikuti keamanan data pribadi tersebut. 

"Memang pemerintah di satu sisi membutuhkan data kita, tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab ketika data kita bocor hari ini. Ini kan yang harus kita pertanyakan, baik secara organisasi maupun secara individual," ujar Andika.

Baca Juga

TGB Zainul Majdi Minta Kader Perindo Harus Kesampingkan Ego Pribadi demi Indonesia

Dia juga mempertanyakan permohonan pemerintah yang meminta hacker tidak membocorkan data NIK masyarakat tersebut. Hal itu menurutnya mengesankan pemerintah juga tidak mau memperbaiki sendiri sistem cyber mereka yang memiliki kelemahan. 

"Ini kan ada kesan bahwa pemerintah seperti tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki sistem cyber kita," kata Andika.

Podcast Aksi Nyata Partai Perindo kali ini bertemakan 'NIK Masyarakat Bocor, Tanggung Jawab Siapa?'. Podcast ditayangkan secara streaming via Instagram Partai Perindo, RCTI+, Okezone, Sindonews.com, iNews.id, YouTube, Facebook, Twitter dan website Partai Perindo.

Editor: Reza Fajri