Perludem: Penentuan Angka Ambang Batas Parlemen Tak Pernah Rasional

JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta ambang batas atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen diubah sebelum Pemilu 2029. Menurutnya, selama ini penentuan angka ambang batas tidak rasional.

Keputusan untuk mengubah angka 4 persen pada ambang batas merupakan langkah yang tepat. 

Baca Juga

Hamas Pulangkan Jasad Perwira Israel Letnan Hadar Goldin setelah 11 Tahun Disandera

"Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena memang selama ini kan kita dalam menentukan angka ambang batas ini tidak pernah ada rasionalisasinya," kata Khoirunnisa, Jumat (1/3/2024). 

"Kenaikannya berapa persen itu tidak pernah ada rasionalisasinya. Misalnya dari 3,5 persen ke 4 persen, kenapa naiknya setengah persen? Itu angka dari mana? Kan kita nggak bisa juga angka ini turun dari langit," sambungnya. 

Baca Juga

Partai Perindo Berharap Ambang Batas Parlemen 4% Dihapus dalam Pemilu 2024

Peningkatan angka ambang batas, kata Khoirunnisa, juga membuat suara rakyat terbuang-buang pada pemilihan legislatif.

"Yang terjadi adalah suara terbuangnya semakin banyak, yang justru mengakibatkan hasil pemilu kita nggak proposional," sambungnya. 

Hal itulah yang membuat Perludem menggugat ke MK. Gugatan ini katanya bukan untuk menghapus ambang batas, melainkan mengubah angka 4 persen.

"Jadi sebenarnya dorongan kita ini bukan untuk menghilangkan parliamentary threshold-nya, karena PT itu hal yang lumrah dalam sistem pemilu proporsional, tapi yang kami angkat adalah dalam menentukan ini, harus ada basis ilmiahnya," ucap Khoirunnisa.

Editor: Reza Fajri