Pertamax Oplosan: Indikator Buruknya Tata Kelola BBM

Ahmad Safrudin
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB)

SETIAP tahun, setiap rezim pemerintahan menghadapi situasi sulit yang dibuat oleh rezim pemerintahan itu sendiri, yaitu beban pengadaan BBM. Situasi sulit ini tiada lain akibat pengambilan keputusan kebijakan publik yang tidak transparan, tidak accountable dan bias pada kepentingan pribadi/golongan.

Turki Bantu Bebaskan 200 Warga Sipil yang Terjebak di Terowongan Gaza

Keputusan kebijakan publik yang dimaksudkan adalah penetapan harga BBM dan rantai pasok pengadaan BBM, terutama dalam menutup kekurangan pasokan BBM produksi dalam negeri dengan cara impor. Kesulitan ini berawal dari penetapan kebijakan harga yang inkonstitusional, memicu ketergantungan Indonesia pada BBM impor. Ketergantungan pada BBM impor ini yang dikelola dengan baik oleh oil trader sejak 2005 hingga sekarang.

Dominasi oil trader ini semakin gamblang dengan proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung atas pimpinan PT Pertamina Patra Niaga, beserta para rekanan dan vendornya yang diekspose 24 Februari 2025.

Kebijakan Harga BBM yang Inkonstitusional

Sesuai regulasi, pemerintah menugaskan Pertamina untuk mengadakan dan mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah RI dengan patokan harga internasional (boarder price method) yaitu MOPS (Mean of Oil Platts Singapore). Pada praktiknya, dengan harga internasional tetapi Pertamina mendistribusikan BBM dengan kualitas lebih rendah dari BBM yang dijadikan sebagai patokan penetapan harga.

Contoh kasusnya adalah distribusi Pertalite 90 yang penetapan harganya berpatokan pada harga Mogas92, dikenal sebagai bensin berangka oktan tinggi 92 atau dikenal sebagai HOMC. Tentu ini menjadi manipulatif ketika yang didistribusikan adalah bensin dengan angka oktan 90, alias 2 level di bawah angka oktan bensin yang dijadikan sebagai patokan penetapan harga tersebut.

Selain boarder price method, terdapat juga metode harga pokok penjualan (HPP) yaitu perhitungan nilai rata-rata biaya produksi BBM. HPP dihitung dengan cara menjumlah keseluruhan komponen biaya pada produksi BBM, biaya angkut dan distribusi BBM hingga ke konsumen. Apabila BBM diperoleh dari impor, maka HPP dihitung berdasarkan harga perolehan di pasar minyak regional ditambah biaya pengiriman dan distribusi hingga ke konsumen.

Metode berikutnya adalah metode harga pemerintah, yaitu harga ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam suatu negara setelah mempertimbangkan HPP BBM. Harga Pemerintah ini bisa jadi lebih rendah daripada HPP ketika pemerintah bermaksud memberikan subsidi BBM kepada rakyat.

Sayangnya yang dipilih bukan metode harga pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi UUD 1945 Pasal 33, melainkan boarder price method yang menciptakan ketergantungan Indonesia pada BBM impor, di mana hal ini membuka dominasi oil trader untuk mengatur demand, kuantitas, kualitas dan harga BBM impor.

Anomali Harga vs Kualitas BBM Indonesia

Keputusan kebijakan harga BBM ditetapkan dengan tendensi memperoleh simpati rakyat sebagai pemerintahan yang baik dan dermawan dengan menciptakan harga relatif murah; sekalipun dengan kualitas BBM yang tidak memenuhi persyaratan bagi teknologi kendaraan.

Premium 88 (telah dihapus), Pertalite 90, Bio-solar dan Dexlite51 adalah jenis BBM yang diproduksi dengan spec di bawah standar bagi kebutuhan teknologi kendaraan yang berlaku di Indonesia, dengan maksud menina-bobokan rakyat bahwa pemerintah mampu menyediakan BBM dengan harga murah. Tentu saja kendaraan bermotor yang diisi keempat jenis BBM ini akan rusak selain menimbulan emisi dan pemborosan BBM yang tinggi.

Menggunakan data 2023, HPP Pertalite 90 (bensin untuk kendaraan Euro1 Standard) adalah Rp12.450/L, di SPBU dipatok Rp10.000/L. Sementara HPP bensin RON 92 dengan Sulfur content max 50 ppm (bensin untuk kendaraan Euro4 Standard) yang didistribusikan di Malaysia adalah Rp9.866/L dengan harga SPBU Rp6.804/L.

HPP Dexlite51 (solar yang hanya memenuhi persyaratan untuk lendaraan berstandar Euro1) adalah Rp14.240/L dengan harga SPBU Rp17.800/L. Harga ini mahal, mengingat Malaysia mampu mengedarkan Solar51 dengan sulfur content max 50 ppm (solar untuk kendaraan berstandard Euro 4) dengan HPP Rp10.347/L dengan harga SPBU Rp7.136/L.

Demikian halnya Australia mampu mengedarkan Bensin RON 95 sulfur content max 10 ppm (bensin untuk kendaraan berstandar Euro6) dengan HPP Rp9.093/L dengan harga di SPBU Rp16.422/L. Dan HPP Solar53 dengan sulfur content max 10 ppm (diesel fuel/solar untuk kendaraan berstandard Euro6) adalah Rp12.548/L, lebih murah daripada HPP Dexlite51.

Terlihat bahwa pemerintah Malaysia mampu memerankan the last resort, penyangga harga BBM; tempat untuk bertumpu bagi seluruh warga negara Malaysia ketika menghadapi krisis BBM. Demikian halnya dengan Australia yang mempu menciptakan demokratisasi pasar minyak/BBM sehingga harga BBM senantiasa terjangkau bagi masyarakat.

Di Malaysia, fluktuasi harga crudes oil memengaruhi harga BBM secara langsung dengan posisi negara sebagai penjamin akhir (the last resort), yaitu berupa subsidi ketika harga crudes oil terlampau tinggi guna mencegah terjadinya surplus producent yang berlebihan. Sebaliknya pemerintah mengenakan pajak dan cukai ketika harga crudes oil normal dan atau di bawah normal. Dana dari pajak/cukai BBM ini dialokasikan untuk menjaga stabilitas ketahanan energi.

Sementara di Australia, sekalipun fluktuasi harga crudes oil juga memengaruhi harga BBM secara langsung, namun langkah yang ditempuh pemerintah adalah menerapkan pajak dan cukai dengan besaran yang relatif sama dan tidak mengenal pemberian subsidi. Pemerintah Australia berperan sebagai wasit yang mengawasi sehingga HPP BBM dalam tingkat kewajaran di bawah kendali mekanisme pasar yang demokratis, sehingga setinggi apa pun fluktuasi harga crudes oil, maka HPP dan harga SPBU BBM tetap terjangkau.

Di Indonesia, mekanisme pasar demokratis tidak terjadi, begitu pun peran pemerintah sebagai the last resort dalam pengelolaan BBM tidak terwujud. Yang terjadi justru surplus producent yang melampaui kewajaran secara terus menerus, mengingat harga BBM ditentukan berdasarkan patokan harga BBM dengan spesifikasi yang lebih tinggi yang diperdagangkan di Bursa Minyak Singapura (Platts Singapore). Inilah penyimpangan HPP (terlalu tinggi) atas HPP yang seharusnya.

Spesifikasi BBM

BBM yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan teknologi kendaraan berstandar Euro 2/II mulai 1 Januari 2007 dan bahkan untuk bensin harus sesuai dengan standar Euro 3 mulai 1 Agustus 2013 serta sesuai standar Euro 4/IV mulai 1 Oktober 2018.

Jika tidak maka bertentangan dengan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait regulasi standar emisi kendaraan, di mana mulai 1 Januari 2007 semua kendaraan bermotor yang dipasarkan di Indonesia harus berstandar Euro 2, sepeda motor mulai 1 Agustus 2013 harus berstandar Euro 3, dan kendaraan roda empat mulai 1 Oktober 2018 harus berstandar Euro 4/IV.

Konsekuensi dari penerapan standar Euro maka bahan bakarnya harus memenuhi persyaratan mesin kendaraan berstandard Euro terutama angka oktan, angka cetane, kandungan Sulfur, kandungan ash forming, olefin, aromatic, benzene, dll.

Sebagian besar parameter specifikasi BBM yang ditetapkan Direktur Jenderal Migas tidak memenuhi kebutuhan teknologi mesin kendaraan berstandar Euro 2, 3 dan 4. Sehingga menyesatkan dan berpotensi missed-fuelling pada kendaraannya telah berstandar Euro 2, 3 dan 4. Penyesatan ini berpotensi melanggar UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dugaan Manipulasi Penyimpangan Kualitas BBM

Rantai pasok pengadaan BBM di Indonesia diduga tersandera oleh kepentingan politik bisnis perminyakan dengan efeknya yang memeengaruhi kebijakan pemerintah. Diduga, rantai pasok dikuasai oleh oil trader dengan peran kuat pada proses politik praktis.
Namun yang kemudian terjadi adalah mengarah pada proses penetapan HPP BBM tinggi demi menciptakan profit margin melampaui kewajaran. Agar tetap terjangkau oleh rakyat dengan HPP tinggi ini, maka pemerintah memberikan subsidi. Padahal apabila oil trader mengambil profit margin sepantasnya, maka sesungguhnya pemerintah tidak perlu memberikan subsidi BBM.

Sepertinya proses ini terus terjadi hingga terkuak lewat temuan dan proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yaitu kasus dugaan pidana korupsi penyimpangan kualitas Pertamax oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Blending process dalam meramu blend-stocks berbagai gasoline components guna menghasilkan bensin jenis Pertamax diduga dilakukan dengan melawan hukum sehingga hasil blending tersebut tak mampu menghasilkan bensin Pertamax dengan spesifikasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Migas.

Pertamax yang dihasilkan hanya dengan RON (Research Octane Number) kurang dari 92 alias tidak memenuhi spesifikasi. Bisa jadi apabila ditelusuri lebih jauh akan ditemukan parameter lain selain RON yang tidak memenuhi spesifikasi. Padahal ada 14 parameter untuk mengukur kualitas Pertamax ini.

Pengedaran pasokan BBM dengan kualitas yang tidak memenuhi spesifikasi adalah pelanggaran pidana. Selain, sebagaimana pemberitaan yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya spesifikasi Pertamax tersebut adalah kesengajaan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan melalui penyalahgunaan wewenang, maka kasus ini dikategorikan extra-ordinary crime of corruption.
Mengingat, terdapat juga motif mengabaikan amanat peraturan untuk memanfaat minyak mentah dan proses kilang domestik; yang berimplikasi pada ketahanan energi nasional yang ditandai ketergantungan BBM impor, maka selayaknya kasus ini diperberat dengan pidana subversi.

Kasus dugaan penyimpangan kualitas Pertamax ini bukan yang pertama. Sebagai catatan, kasus serupa dengan object RON bensin pernah terjadi dengan kasus suap oleh Innospec Corp dan PT Sugih Interjaya sebagai agennya untuk memperpanjang kontrak dan penggunaaan aditif timbel pada 2003.

Kasus ini mencuat setelah pada Februari 2010 UK-SFO (Kantor Anti-Korupsi Inggris) memutus bersalah atas tindak pidana suap oleh Innospec Corp melalui agennya, PT Sugih Interjaya, kepada pajabat di Direktorat Jenderal Migas dan Pertamina pada kurun waktu 2003–2006. Pengadilan Tipikor memutus bersalah dua orang pejabat Direktorat Jenderal Migas, dua orang pejabat Pertamina, dan dua orang agen pemasok timbel pada kurun 2014-2016.

Dampak Pertamax Oplosan

Tak terpenuhinya spesifikasi Pertamax di atas berdampak pada kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dampak ekonomi ini dapat bersifat langsung seperti pemborosan BBM, ongkos penggantian spare part yang rusak dll, maupun dampak tidak langsung seperti hilangnya waktu produktif pemilik kendaraan karena harus memperbaiki kendaraan, dampak kesehatan masyarakat akibat peningkatan polusi udara.

Secara teknis akan berdampak pada kerusakan komponen kendaraan, memicu pemborosan BBM dan peningkatan emisi kendaraan. Tidak terpenuhinya spesifikasi Pertamax dengan angka oktan kurang dari 92 akan berimplikasi pada kerusakan teknis kendaraan yang ditandai oleh knocking (ngelitik) di mana BBM terbakar (premature) hanya oleh tekanan piston dan bukan akibat dipicu oleh percikan api dari busi.

Knocking ini menyebabkan terjadinya pembakaran tidak sempurna yang berdampak pada hilangnya sekitar 20 persen volume BBM, daya kendaraan tidak optimal, memicu keausan/retakan pada piston, keausan ring piston, merusak seher/batang piston.

Tidak terpenuhinya spesifiksi Pertamax akibat tingginya kadar Sulfur dapat berakibat pada kerusakan sensor dan penyumbatan pada fuel pump, penyumbatan injector, percepatan terjadinya deposit/kerak pada piston, kerusakan fungsi oksidasi pada catalytic converter.

Dampak serupa juga diakibatkan oleh tingginya kadar olefin pada Pertamax. Kerusakan fuel pump masal pada mobil pernah terjadi pada Oktober–November 2024, selain juga terjadi pada sepeda motor dan mobil 2010, 2013.

Tindakan Tegas Presiden Prabowo Subiyanto

Presiden Prabowo harus mengawal kasus ini berakhir pada vonis berat dengan pemberatan khusus, sehingga menciptakan efek jera. Selain harus memimpin restrukturisasi harga BBM sehingga terhindar praktik manipulasi harga versus kualitas BBM. Pun dengan demikian surplus produsen yang berlebihan dapat dihentikan sehingga pengelolaan BBM berjalan sesuai mekanisme pasar yang demokratis dan atau berfungsinya peran pemerintah sebagai the last resort.

Restrukturisasi kebijakan harga BBM diharuskan guna mencapai transparan, auditable, accountable, dan keberpihakan pada kepentingan publik, prasyarat demokratisasi mekanisme pasar BBM dan membangkitkan peran pemerintah sebagai the last resort yang bijak dan adil.

Editor: Anton Suhartono