Perzinaan dalam RUU KUHP, Masyarakat Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

JAKARTA, iNews.id - Pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih bergulir di DPR. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membocorkan sejumlah pasal dalam RUU tersebut.

Salah satunya mengenai perzinaan. Dia menyebut pasal perzinaan dalam RUU KUHP akan mencegah masyarakat untuk main hakim sendiri.

Baca Juga

Analis: Stok Rudal Iran Melimpah Membuat Israel Ketar-ketir!

"Pasal perzinaan akan kita pertahankan. Urgensinya ini KUHP Indonesia bukan KUHP negara barat. Di Indonesia ada namanya communal damage. Justru itu yang kita tidak mau ada main hakim sendiri. Supaya tidak main hakim sendiri oleh sebab itu harus ada pasal," ujar Arsul Sani di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Dia menjelaskan RUU KUHP nanti akan mencegah masyarakat melakukan tindakan di luar batas kewajaran terhadap pelaku perzinaan. Salah satunya masyarakat tak boleh mengarak pasangan yang digerebek saat melakukan mesum.

Baca Juga

Draf RKUHP, Ujaran Kebencian di Medsos Ancaman Hukuman 18 Bulan

Menurutnya masyarakat nanti wajib melaporkan kasus perzinaan kepada aparat yang berwenang dan tidak diperkenankan main hakim sendiri.

"Jadi masyarakat tidak boleh mengarak pasangan mesum kemudian ditelanjangi. Yang kalian boleh lakukan diadukan kemudian karena ini delik aduan ya diadukan ke pihak berwajib. Seperti misalnya kumpul kebo, itu politik hukumnya mau apa dulu. Kalau politik hukumnya kita sudah sepakat, tetap ada, baru kita bicara substansi pengaturan. Kalau substansi pengaturan sudah selesai, kalau urusan formula itu urusan para ahli bahasa dan para ahli hukum," tutur Arsul Sani.

Editor: Rizal Bomantama