PGRI Miris Honorer Hanya untuk Guru: Kenapa Kalau Polisi, TNI, Jaksa, DPR Tidak Ada?

JAKARTA, iNews.id - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bekasi, Hamdani mengaku miris dengan adanya status honorer yang hanya disematkan pada profesi guru saja. Keluhan tersebut disampaikan di dalam audiensi PGRI bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

"Saya miris, Bapak, Ibu. Ketika penyebutan honorer itu hanya untuk guru," ucap Hamdani dalam audiensi tersebut.

Baca Juga

Rusia Tegaskan Dukungan Tak Tergoyahkan untuk China atas Taiwan

Dia sangat menyayangkan hanya profesi guru yang masih ada berstatus honorer. Hamdani tak melihat status itu juga berlaku pada profesi lainnya.

"Makanya saya sepakat ada beberapa tokoh di Indonesia yang menyebutkan, kok kenapa kalau TNI tidak ada honorer? Polri tidak ada honorer. Jaksa tidak ada honorer. Hakim tidak ada honorer. DPR enggak ada honorer juga kan Bu. Tapi kenapa giliran guru kok ada honorer, begitu," tuturnya.

Baca Juga

Kasus Guru Dilaporkan gegara Nasihati Murid di Tangsel Dihentikan, Tak Penuhi Unsur Pidana

Hamdani menilai, hal ini tentu berkaitan dengan pengaturan regulasinya yang masih kurang. Pasalnya, posisi guru tidak terpusat di satu kementerian atau badan. 

Baca Juga

2.500 Guru BK Dilatih untuk Dukung Kesehatan Mental Remaja Melalui AKSI Digital

Terdapat guru yang di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen).

"Solusinya cuma satu, bikin Badan Guru Nasional sehingga tidak akan terkasta itu penyelesaiannya. Yang ini punyanya Kemenag, yang ini punyanya Kemendikdasmen, dan sebutan lain," kata dia.

Baca Juga

Polisi Buka Peluang Restorative Justice Kasus Guru SD Swasta di Pamulang

Karena itu, dia mendorong DPR sebagai pembuat undang-undang bisa mengatur terkait pembentukan Badan Guru Nasional. Dengan pembentukan ini, diharapkan tidak ada lagi perbedaan dari setiap profesi yang ada di Tanah Air.

"Mohon ini di-gol-kan, begitu. Badan Guru Nasional ini untuk, ya itu tadi, agar tidak terpecah-pecah di dalam manajemennya," katanya.

Editor: Aditya Pratama