Pimpin General Debate di IPU, Puan Maharani Sebut DPR Terapkan Prinsip Transparansi

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani memimpin sesi debat umum dalam Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol. Sejumlah isu dibahas oleh Puan, seperti pemerataan vaksin Covid-19 hingga peran parlemen dalam penanganan pandemi.

Sebanyak 122 dengan 45 pimpinan parlemen hadir dalam forum organisasi parlemen dunia tersebut. Banyak negara menganggap bahwa isu ini relevan terutama pada masa pandemi, dan parlemen harus berperan dalam menjaga demokrasi.

“Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” kata Puan yang berbicara dengan Bahasa Inggris di hadapan forum, Minggu (28/11/2021).

Baca Juga

Akankah Pelabuhan Yanbu di Laut Merah Jadi Alternatif Pengganti Selat Hormuz?

Puan memimpin sesi kedua general debate yang bertajuk ‘Contemporary challenges to democracy: Overcoming division and building community’ yang digelar di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Sabtu (27/11/2021).

Puan juga menjelaskan, semua pertemuan atau sidang-sidang di DPR harus terbuka dan transparan, kecuali ada pertimbangan khusus. Menurut dia, DPR telah menyatakan komitmen terhadap keterbukaan parlemen dan memutuskan untuk memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Keterbukaan Parlemen.

Baca Juga

Massa Pemuda Pancasila Tuntut Anggota DPR Junimart Girsang Dipecat

Menurut dia, DPR melakukan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam bekerja.

“Kami merangkul partisipasi publik dalam pekerjaan DPR. Beberapa inisiatif telah dilakukan seperti sistem layanan informasi publik online sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” paparnya.

Baca Juga

Ketua DPR: Cegah dan Hapus Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Dia menilai, saat masa krisis, parlemen harus terus menjalankan fungsinya termasuk melakukan "check and balance" untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan darurat di masa pandemi Covid-19 dan menjamin hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan berekspresi.

Baca Juga

Ketua DPR Soroti Istri Kawin Kontrak Disiram Air Keras : Perlindungan Perempuan Masih Minim

Puan mengatakan, peran parlemen di masa krisis bahkan lebih signifikan dari sebelumnya sehingga harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat.

"Tidak ada solusi sederhana untuk setiap tantangan demokrasi, jalan ke depan di dunia pasca-pandemi tidak akan mudah. Melalui tanggung jawab bersama dan solidaritas global, saya yakin kita bisa pulih dengan lebih baik," ujarnya.

Dia menilai, saat ini harus memperkuat demokrasi yaitu menerima partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan besar untuk rakyat dalam menyuarakan aspirasinya.

Menurut dia, memperkuat demokrasi berarti demokrasi harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, seperti berkontribusi mengakhiri pandemi, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperbesar akses pendidikan dan kesehatan.

"Mari bekerja sama, tidak hanya untuk mengalahkan pandemi, tetapi juga untuk tumbuh lebih kuat dan membangun dunia yang lebih setara di era pasca-pandemi Covid-19," katanya.

Editor: Faieq Hidayat