Pimpinan MPR Datangi MA, Minta Batalkan Putusan PN Jakpus Nikah Beda Agama Islam-Kristen

JAKARTA, iNews.id  - Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mendatangi Mahkamah Agung (MA) untuk meminta segera membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama (Islam-Kristen). Dia menilai hal ini sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Fatwa MUI Tahun 2005 yang tegas menolak pernikahan beda agama.

"Ini sangat penting, saya minta ke MA agar masalah ini tidak berlarut-larut dan ke depan tidak terjadi penafsiran berbeda-beda terkait pernikahan beda agama," ujar Yandri, Selasa (11/7/2023).

Baca Juga

Kekejaman RSF di El-Fasher: Ratusan Mayat Warga Sipil Dikubur di Kuburan Massal, Lainnya Dibakar

Pimpinan MPR ini datang bersama Ketua Umum PB Al Khairiyah KH Ali Mujahidin dan Sekretaris Jenderal PB Al Khairiyah Ahmad Munji serta diterima dengan baik oleh Ketua MA. 

"Intinya, kami ingin menyampaikan saran-saran dan aspirasi masyarakat di akar rumput, dalam menyikapi putusan PN Jakpus yang menurut kami sangat kontroversial," katanya.

Baca Juga

Polri Selamatkan 2 WNI yang Dijadikan PSK di Dubai, Berawal dari Laporan di Polres Cianjur

Yandri menambahkan, respons publik yang beraneka ragam terkait putusan PN Jakpus sehingga MA perlu secepatnya membatalkan putusan kontroversial tersebut. Sebab, jika putusan itu dilaksanakan akan terjadi banyak ekses buruk yang timbul dalam pelaksanaannya, misalnya soal ahli waris dan status anak.

"Saran sudah kami sampaikan dan respons Yang Mulia Ketua MA sangat baik. Beliau mengatakan dari kasus putusan PN Jakpus yang mendapatkan sorotan publik itu, MA membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk merespons dan akan diambil kebijakan terbaik. Kami berharap, sikap resmi MA terhadap putusan PN Jakpus itu tidak akan lama sehingga masyarakat akan kembali teduh," ujar Yandri.

Baca Juga

Kabar Duka, KH Makin Shoimuri Paman Menag Gus Yaqut Meninggal Dunia

Kemudian ada satu hal lagi yang sangat penting ditanyakan kepada Ketua MA. Sebagai warga negara dan juga masyarakat, apakah perlu mengajukan gugatan perdata atau melakukan upaya hukum secara formal atas hal ini.

Baca Juga

Wali Kota Ini Mundur gara-gara Posting Meme Rendahkan Perempuan

"Yang Mulia Ketua MA sampaikan tidak perlu. Cukup putusan atau pendapat MA saja yang akan menjadi pedoman dalam menyikapi putusan PN Jakpus itu dan akan berlaku di Tanah Air," ucapnya.

Lebih lanjut, Yandri menyerahkan sepenuhnya kepada MA terkait waktu pengeluaran putusan dan pendapat atas usulannya.

Baca Juga

Kunker di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Tiba di Timika dengan Pesawat TNI AU

"Kita tunggu saja pendapat akhir MA, ini kan murni pendapat MA kita tidak bisa melakukan intervensi. Kita hormati proses yang dilakukan MA. Kalau kami maunya secepatnya agar tidak terlalu lama jadi debat publik. Kami khawatir mengingat ini makin dekat ke tahun politik, potensi kasus ini dibawa-bawa ke ranah politik yang harus dijaga," ujarnya.

Yandri mengatakan, jika MA mengeluarkan pendapat putusan PN Jakpus itu benar-benar mesti dibatalkan, maka harus ada aturan hukum yang mengikat agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Kamar Perdata MA I Gusti Agung Sumanatha, Ketua Kamar Agama MA Amran Suadi, Kepala Biro Hukum dan Humas H Sobandi serta staf khusus Wakil Ketua MPR Yahdil Abdi Harahap.

Sebelumnya PN Jakpus mengabulkan permohonan nikah beda agama yang diminta pemohon JEA yang beragama Kristen untuk menikahi SW seorang muslimah. PN Jakpus mengabulkan permohonan nikah beda agama itu dalam putusan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Editor: Donald Karouw