PKB dan Nasdem Berebut Jatah Menteri, PDIP: Kami Belum Pernah Meminta

JAKARTA, iNews.id – Sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah meminta “jatah” menteri pada kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Sebut saja PKB dan Partai Nasdem yang masing-masing menyodorkan 10 dan 11 kandidat pilihan mereka untuk masuk kabinet.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Eriko Sotarduga, menilai permintaan tersebut wajar karena baru sebatas permintaan saja. Namun, dalam penentuan menteri, itu adalah sepenuhnya hak presiden.

Baca Juga

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak, Legenda NASCAR Greg Biffle dan Keluarga Tewas

“Tetapi sekali lagi bahwa kami tentu tidak ingin mencampuri hak masing masing partai dan keadaulatan dari masing masing partai. Tetapi Pak Presiden Joko Widodo yang memiliki hak sepenuhnya dan itu sudah kita sepakati bersama bahwa memang Pak Presiden Jokowi punya hak pregogatif,” ucap Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Dia menuturkan, partainya sebagai pengusung Jokowi di Pilpres 2019 tentu akan mendukung keputusan yang akan diambil presiden terpilih itu mengenai nama-nama menteri. Apalagi, Jokowi juga kader utama di PDIP.

Baca Juga

Yenny Wahid Setuju Wacana Menteri Muda di Kabinet Periode Kedua Jokowi

“Apa yang beliau putuskan dan apapun soal putusan itu menurut kami beliau (Jokowi) sebagai negawaran yang mempunyai suatu etika yang luar biasa, selalu membicarakan hal itu juga dengan Ketum (Ketua Umum PDIP), Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata dia.

Jika PKB akan mengajukan sepuluh menteri dan NasDem siap menyodorkan 11 nama menteri, bagaimana dengan PDIP sendiri? Eriko mengatakan, dalam sejarahnya PDIP tidak pernah meminta jatah menteri.

“Belum pernah setahu saya, dari saya masuk di PDI Pejuangan, namanya PDI Pejuangan meminta. Tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik. Kenapa? Karena memang beliau (Jokowi) juga datang dari PDI Perjuangan. Sama juga seperti ibu ketua umum kami (Megawati Soekarnoputri) punya satu sikap yang memang memberikan hak sepenuhnya kepada beliau. Biarlah nanti dua tokoh besar ini memutuskan siapa pun atau berapa orang,” ujarnya.

Namun, dia meyakini bahwa dalam memilih menteri, Jokowi tidak akan mendikotomikan antara yang disebut profesional yang datang dari partai politik atau tidak datang dari partai politik.

Editor: Ahmad Islamy Jamil