PKB Nilai Atribut Kampanye Damai Tak Sesuai Aturan di Luar Kontrol KPU
JAKARTA, iNews.id - Partai politik (parpol) koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin mengakui ada kesepakatan bersama dalam deklarasi kampanye damai di Monas. Dalam acara tersebut pasangan capres dan cawapres termasuk pendukungnya untuk tidak membawa atribut kampanye masing-masing selain yang disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, adanya atribut yang dibawa tak sesuai ketentuan KPU termasuk oleh relawan Projokowi (Projo) dalam acara deklarasi kampanye damai di luar kontrol KPU. Menurutnya, KPU memiliki keterbatasan untuk mengontrol semua peserta deklarasi yang jumlanya sangat banyak.
"Di luar wilayah kampanye damai, tentu KPU tidak bisa mengontrol semua karena spontan dukungan dari para relawan pasangan calon termasuk dari pasangan Jokowi-Ma'ruf," ujar Karding di Jakarta, Senin (24/9/2018).
Dia mengapresiasi acara deklarasi kampanye damai berjalan lancar dan meriah. Menurutnya, masyarakat sangat antusias menyambut acara tersebut.
"Justru saya melihat partisipasi dan keriangan masyarakat sesuai tujuan kita, yaitu membangun pemilu yang kompetisinya dibangun atas suasana riang gembira," ucapnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walkout dalam acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (24/9/2018).
Partai Demokrat protes keras kepada KPU karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 yang dilanggar. Misalnya ada atribut parpol dalam acara tersebut, sehingga SBY mengambil sikap walkout.
"Partai Demokrat dan SBY protes keras terhadap KPU dalam acara Deklarasi Kampanye Damai. Tadi SBY hadir namun sekitar lima menit mengikuti konvoi, beliau turun dan walkout karena banyak aturan yang dilanggar," kata Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Editor: Kurnia Illahi