Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Gibran Mundur, AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres ke Prabowo
Advertisement . Scroll to see content

PKB Tak Usulkan Calon Wapres Pengganti Gibran: Berpikir Saja Tidak

Sabtu, 14 November 2026 - 07:48:00 WIB
PKB Tak Usulkan Calon Wapres Pengganti Gibran: Berpikir Saja Tidak
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin. (Foto: Dok. DPR)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak pernah mengusulkan Ketua Umumnya, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. PKB menegaskan, pengusulan calon Wakil Presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, Sabtu (14/11/2026). Dia menyebut, sejak awal PKB lebih berfokus pada persoalan hukum dan konstitusi, termasuk polemik ijazah yang berkaitan dengan Gibran.

“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujar Khozin dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Khozin menjelaskan, PKB selama ini menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pijakan dalam mengambil langkah politik di parlemen. Menurutnya, sikap tersebut bertujuan mengakhiri polemik ijazah dan mengedepankan supremasi konstitusi.

“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” kata Khozin.

Dia berharap Presiden Prabowo dan MPR segera menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Langkah tersebut, menurutnya, perlu mengacu pada UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Khozin menilai penyelesaian polemik tersebut penting agar pemerintahan Prabowo dapat kembali berfokus menjalankan program-program kerakyatan dan mempercepat pencapaian Asta Cita.

“Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB Concern, 3 tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita,” tutur Khozin.

Lebih lanjut, Khozin kembali menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan di internal PKB mengenai kemungkinan Cak Imin mengisi posisi wakil presiden. Dia mengatakan, partainya justru lebih memprioritaskan penyelesaian polemik ijazah agar pemerintah bisa menjalankan programnya secara optimal.

“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut