PKPU Protokol Kesehatan Pilkada 2020 Masih Tunggu Respons Kemenkumham

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengirimkan draf PKPU tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 saat kondisi bencana non-alam kepada pemerintah. Hanya saja, hingga saat ini PKPU tersebut belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan telah menyelesaikan urusan administrasi dari draf PKPU tersebut. "Kita sudah selesai, kemarin udah kita kirim kumham. Kalau enggak salah Kamis lalu atau Jumat lalu (dikirimmya)," kata Arief saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Baca Juga

5 Negara yang Memiliki Angkatan Laut Terkuat pada 2025

Kendati demikian, dia mengaku sampai saat ini lembaganya belum menerima informasi jika PKPU tersebut sudah selesai diundangkan oleh Kemenkumham. Namun, dia meyakini untuk mengundangkan PKPU ini tak akan memakan waktu yang cukup lama.

"Biasanya sih enggak lama, 1-2 hari udah langsung (bisa diundangkan)," ujarnya.

Baca Juga

Pemkot Bogor Siapkan Wisata Aman di Sungai Ciliwung

Meskipun belum diundangkan, Arief menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak terhadap terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020. Sebab, PKPU yang mengatur tahapan Pilkada sudah mulai berlaku sejak bulan Juni 2020 kemarin.

"Enggak (terganggu), semua PKPU yang masih ada itu berlaku, mau pencalonan, mau kampanye, mau verifikasi faktual itu semua berlaku, nah PKPU yang baru itu hanya ngatur protokol Covid-nya," tutur dia.

Dia menjelaskan PKPU Pilkada di tengah bencana non alam tersebut, nantinya hanya mengatur yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di lapangan.

"Jadi misalnya gini, verifikasi faktual kita atur kalau misalnya verifikasi faktual jaga jarak, kemudian pakai masker, nah gitu. Terus nanti pemutakhiran data pemilih, dalam penutakhiran data pemilih harus begini begini begini, begitu. Jadi nggak ada pengaruhnya dengan teknis penyelenggaraan," katanya melanjutkan.

Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada hari Senin (22/6/2020) lalu, Komisi II DPR RI bersama Kemendagri menyetujui usulan Peraturan KPU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi bencana non-alam.

Komisi II DPR RI meminta KPU RI juga agar terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 guna menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta dan pemilih dalam setiap tahapan peyelenggaraan Pilkada lanjutan Tahun 2020.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq