PKS Akui Program Tapera Masih Sulit Dipercaya Masyarakat, Dorong Evaluasi

JAKARTA, iNews.id - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama menilai wajar masyarakat masih belum mempercayai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Fraksi PKS diketahui merupakan salah satu yang menyetujui undang-undang terkait Tapera pada 2016 lalu.

Suryadi menilai, masyarakat teringat kasus penyelewengan para oknum di dua kasus besar sebelumnya yakni Jiwasraya dan Asabri.

Baca Juga

Trump Ungkap AS Serang ISIS di Barat Laut Nigeria

"Sehebat apapun konsep skema pengelolaan dana yang dilakukan oleh Badan Pengelola (BP) Tapera, masyarakat masih sulit untuk diyakinkan," kata Suryadi, dikutip Senin (3/6/2024).

Tak hanya itu, pengelolaan dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) yang merupakan cikal bakal Tapera masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Banyak temuan PNS tak bisa mencairkan dana tabungannya di Taperum.

Baca Juga

Buruh Bakal Demo Besar-Besaran Tuntut Cabut Iuran Tapera, Ini 6 Alasannya

"Belum jelas, apakah sampai sekarang masih ada kesulitan pencairan uang tabungan 200.000 PNS yang pensiun dan 317.000 PNS yang pernah menabung di Taperum-PNS yang dananya masih ada tetapi mereka tak dapat mengambilnya," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah membuka opsi evaluasi Tapera. Bahkan, jika memungkinkan merevisi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

"Terutama berkaitan dengan kewajiban setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi peserta Tapera," kata Suryadi.

Sementara itu, para pekerja atau buruh akan menggelar aksi menolak Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2024 tentang Tapera secara besar-besaran. Demonstrasi akan dilakukan pada 6 Juni 2024.

"Kami punya tuntutan untuk mencabut PP Nomor 21/2024 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera," kata Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Editor: Reza Fajri