PKS Beri Sinyal Keputusan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran Segera Diumumkan

JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi sinyal keputusan terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera diumumkan. Keputusan tersebut akan disampaikan setelah masing-masing fraksi dan pimpinan DPR melakukan pembahasan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS M Kholid, meminta semua pihak bersabar menunggu perkembangan usulan HMP tersebut. Terlebih, DPR baru saja memasuki masa sidang setelah sebelumnya menjalani masa reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Baca Juga

Massa Aksi yang Tuntut Gibran Mundur Diterima DPR

“Ini hari perdana kita buka sidang, kan? Hari pertama kali kita ketemu secara langsung setelah di dapilnya masing-masing, kan ya? Dapil masing-masing sedang reses,” kata Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski baru kembali menjalani aktivitas persidangan, Kholid memastikan komunikasi informal lintas fraksi terkait usulan HMP sudah dilakukan.

Baca Juga

Massa Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 Demo di DPRD Jatim, Desak Pemakzulan Gibran

Dia pun meyakini keputusan mengenai usulan tersebut tidak akan membutuhkan waktu lama. PKS berharap masing-masing fraksi dan pimpinan DPR segera menyampaikan sikapnya.

“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan dengarkan keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR,” ujarnya.

Baca Juga

Gibran Diisukan Mundur dari Wapres, Sekjen PKS: Lebih Bagus

Kholid menjelaskan, PKS memandang aspirasi masyarakat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) perlu ditindaklanjuti melalui hak konstitusional yang dimiliki DPR.

Menurutnya, DPR memiliki tiga hak yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, yakni hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat.

Baca Juga

Suarakan Aspirasi Dapil, Politikus PKS Bentangkan Poster Desak Wapres Gibran Mundur di Paripurna DPR

Namun, berdasarkan hasil kajian internal DPP PKS, HMP dinilai menjadi instrumen yang paling relevan untuk digunakan saat ini.

“Dan hak kita itu ada interpelasi, hak angket, dan HMP. Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP,” ucapnya.

Baca Juga

Puan Pastikan DPR Tindak Lanjuti Usulan Hak Menyatakan Pendapat Soal Pemakzulan Gibran

Editor: Donald Karouw