PKS Dorong DPR Bentuk Pansus Ijazah Gate, Dalami Keabsahan Dokumen Pendidikan Gibran

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Rofik Hananto mendorong parlemen mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ijazah Gate. Dia mengatakan Pansus itu dibentuk untuk mendalami polemik keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Rofik, pembentukan Pansus diperlukan untuk memastikan proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga

PKS Beri Sinyal Keputusan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran Segera Diumumkan

"Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus 'Ijazah Gate' sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik," ujar Rofik dalam keterangan yang dikutip, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Massa Aksi yang Tuntut Gibran Mundur Diterima DPR

Dia menjelaskan, polemik ini berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan wakil presiden. Persoalan tersebut juga bersinggungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).

"Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon," ujar Rofik.

Baca Juga

Massa Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 Demo di DPRD Jatim, Desak Pemakzulan Gibran

Berdasarkan hal tersebut, dia menilai DPR perlu mendalami aspek administratif dan proses verifikasi dokumen pencalonan secara objektif dan terbuka. Rofik menegaskan, pembentukan Pansus bukan dimaksudkan untuk mengintervensi putusan MK, melainkan memberikan kejelasan mengenai proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan wakil presiden.

"Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden," jelasnya.

Baca Juga

Gibran Diisukan Mundur dari Wapres, Sekjen PKS: Lebih Bagus

Rofik juga mengingatkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.

"Kami berpandangan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan," tegasnya.

Baca Juga

Suarakan Aspirasi Dapil, Politikus PKS Bentangkan Poster Desak Wapres Gibran Mundur di Paripurna DPR

Dia menilai transparansi dan konsistensi penegakan hukum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan negara dan pemilu. Menurutnya, jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat, tetapi tidak berlaku sama ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan," pungkas Rofik.

Editor: Rizky Agustian