Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : MPR Terima Surat dari Prabowo, Usulan Nama Cawapres?
Advertisement . Scroll to see content

PKS: Jabatan Ketua DPR Jadi Hak Pemenang Pemilu Harus Ubah UU MD3

Jumat, 29 Desember 2017 - 16:14:00 WIB
PKS: Jabatan Ketua DPR Jadi Hak Pemenang Pemilu Harus Ubah UU MD3
Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. (Foto: iNews.id/Annisa)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Wacana posisi ketua DPR menjadi milik partai politik (parpol) pemenang pemilihan umum (pemilu) kembali mencuat. Gagasan itu muncul pascakasus Setya Novanto. Namun sejumlah kalangan mengingatkan wacana itu tidak mungkin terealisasi tanpa mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, ide yang menginginkan jabatan ketua DPR milik parpol pemenang pemilu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, pemahaman ketua DPR menjadi milik parpol pemenang pemilu atau pemegang kursi terbanyak di parlemen bukan sebuah konvensi.

"Kalau ada keinginan mengubah kepemimpinan (DPR) menjadi pemenang pemilu, perlu mengubah MD3 (Undang-Undang)," ucap Hidayat Nur Wahid di lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (29/12/2017).

Wacana tersebut muncul setelah Setya Novanto (Setnov) terseret kasus hukum yang mengharuskannya mundur. Keadaan menjadi pelik, ketika Partai Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) memilih Airlangga Hartarto sebagai pengganti Setnov.

Pergantian ketua umum di tengah periode membuat Partai Golkar harus berkonsolidasi ulang menyatukan sejumlah faksi untuk menyusun struktur organisai termasuk menunjuk calon ketua DPR. Konsolidasi yang tidak sebentar itu membuat wacana ketua DPR menjadi milik parpol pemegang kursi terbanyak pun muncul.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lantas menyinggung soal pengisian kursi ketua DPR pada Pemilu 2004 dan 2009. Hidayat mengatakan, mekanisme yang terjadi saat itu tetap melalui musyawarah. Seaindanya tidak tercapai mufakat, maka diselesaikan secara voting.

"Itu hanya terjadi di 2009 ketika Demokrat menjadi pemenang pemilu, sebelumnya 2004 pemenang adalah Golkar tapi apakah serta merta Agung Laksosno jadi Ketua DPR? Kan enggak, itu voting terbuka," katanya.

Hidayat mengambil contoh lain, yakni Pemilu 1999 yang dimenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Saat itu kursi DPR tidak menjadi milik PDIP, melainkan Partai Golkar yang mendudukan Akbar Tandjung sebagai ketua DPR.

Sedangkan mekanisme yang digunakan pada periode 2014 untuk menentukan posisi pimpinan DPR menggunakan sistem paket. Masing-masing paket diisi lima orang calon pimpinan. Saat itu paket yang diajukan Fraksi Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat adalah Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Sayangnya empat fraksi lain, yakni PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura menolak menyampaikan nama calon pimpinan DPR. Mereka memilih untuk meninggalkan sidang (walkout) dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam sidang paripurna.

"Jadi mitos bahwa ada konvensi itu (kursi ketua DPR jadi milik parpol pemenang pemilu) tidak benar. Pimpinan DPR selama ini kecuali 2009 adalah melalui pemilihan terbuka. Jadi kalau kemudian ingin menjadikan PDIP sebagai pemenang pemilu sebagai posisi ketua DPR, ubah saja aturannya," ujarnya.

Dia melanjutkan, rencana penambahan kursi pimpinan DPR menjadi enam orang pun juga harus dimulai dengan mengubah UU MD3. Meskipun, kata dia, semua fraksi telah menyepakati hal tersebut dalam pembahasan revisi UU MD3 di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Sebab begitulah ketentuan, kalau UU MD3 tidak diubah berati tetap posisi pimpinan ada lima tidak ada tambahan dan lima itu yang dulu ada di Koalisi Merah Putih (KMP). Jadi kalau ada keinginan menambah jumlah, itu juga harus mengubah MD3," ujarnya.

Editor: Achmad Syukron Fadillah

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut