PKS Minta Kewenangan Pj Kepala Daerah Tetap Dibatasi

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta kewenangan Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah dibatasi. Menurutnya, Surat Edaran (SE) Mendagri terkait kewenangan Pj perlu dikoreksi.

"Dasarnya saja masih ada catatan. Sehingga dengan adanya SE ini masih double keraguan dari masyarakat. Nah kita ingin ada kejelasan bahwa namanya Plt tetap ada batasan, beda dengan kepala daerah definitif," kata Mardani di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Inilah Kerajaan Eswatini, yang Rajanya Poligami Gila-gilaan hingga 70 Istri

Mardani menyebut, Ombudsman RI telah memberikan rekomendasi kepada Kemendagri agar tidak membuat aturan itu dalam bentuk SE, melainkan Peraturan Pemerintah (PP). Namun, rekomendasi tersebut belum direspons Kemendagri.

Kendati demikian, Mardani meminta Mendagri agar fokus untuk menggodok aturan dan memproses pemilihan Pj kepala daerah. Apalagi, jumlah Pj kepala daerah dinilai banyak.

"Sehingga dikhawatirkan kalau aturannya tidak kokoh, prosesnya tidak baik maka ini bisa mengganggu pembangunan yang berjalan di daerah, dimana tidak ada kepala daerah definitif," tutur Mardani.

Sebagai informasi, kewenangan Pj kepala daerah untuk dapat memberhentikan dan memutasi para pegawainya tercantum dalam SE nomor 821/5492/SJ.

Aturan itu diteken oleh Tito Karnavian pada Rabu 14 September 2022. Adapun klausul yang memberikan kewenangan lebih pada Pj itu tercantum dalam poin keempat.

4. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Pit), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan:

a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah daerah provinisi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq