PKS Minta Polisi Transparan Usut Kasus Penyadapan Presiden, Ungkap User Utama
JAKARTA, iNews.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak. Dia meminta penyelidikan dilakukan secara transparan, termasuk mengungkap pihak yang menjadi user utama atau pengguna hasil penyadapan tersebut.
Muzzammil menyampaikan desakan itu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Dia mengaitkan tuntutan penegakan hukum tersebut dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung istilah sirathal mustaqim dalam acara Tanwir Muhammadiyah beberapa waktu lalu.
"Saya kira ini bagi kami, apa yang disampaikan Pak Prabowo ini adalah memuat nilai religius bangsa. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila," ujar Muzzammil.
Menurutnya, pandangan Prabowo mengenai sirathal mustaqim merupakan penerapan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia menilai istilah tersebut dapat menjadi kompas moral untuk mempercepat terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.
Muzzammil kemudian mengaitkan prinsip tersebut dengan penegakan hukum, termasuk dalam penanganan dugaan penyadapan ilegal.
"Oleh karena itu, dengan slogan Sirathal Mustaqim dan Pak Prabowo punya gimik-gimik waktu menyambut di NasDem itu melihat mejanya ada sadapan atau tidak, saya kira Sirathal Mustaqim ini juga bisa dimaknai sebagai tegak lurus menegakkan hukum dan keadilan," kata Muzzammil.
Dia meminta polisi mengusut perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut secara tuntas sesuai prinsip keadilan. Menurutnya, kasus seperti ini tidak boleh terulang karena dapat berdampak terhadap kehidupan politik, hukum, dan demokrasi.
"Dan untuk itu pada kesempatan kali ini, pendewasaan politik kita, pendewasaan hukum kita, pendewasaan demokrasi kita, hal seperti ini tidak boleh terulang," ucapnya.
Dia juga meminta aparat penegak hukum membuka penanganan perkara secara transparan, adil, dan profesional. Muzzammil menilai penyadapan yang berdampak luas harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
"Dan pemerintah penegak hukum harus membuka secara transparan, secara adil, secara profesional dan menerapkan hukum yang setimpal untuk sebuah penyadapan yang punya dampak yang luar biasa," katanya.
Muzzammil mengaku khawatir jika praktik penyadapan tersebut terus berlangsung hingga lima tahun ke depan. Karena itu, dia menegaskan pentingnya mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut.
"Oleh karena itu, tidak boleh main-main dan ke depan tidak boleh terjadi lagi peristiwa ini, ya. Harus diusut sampai siapa user utama dari penyadapan ini," katanya.
Dalam kesempatan itu, Muzzammil juga menjelaskan Rakernas PKS mengangkat tema "Mendengar, Bergerak, dan Berdampak". Melalui kegiatan tersebut, PKS ingin mendorong kerja sama dengan seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.
Dia mengatakan PKS akan membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong kemajuan Indonesia.
"Oleh karena itu, kami akan sampaikan dalam pidato kami nanti, kita akan membangun jembatan dengan semua pihak, bukan membangun tembok-tembok. Seluruh anak bangsa bekerja sama untuk membangun bangsa, maju ke depan, berkompetisi dengan negara-negara lain secara sportif," ujar Muzzammil.
Dia berharap kolaborasi seluruh komponen bangsa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dan mendorong negara keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.
"Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita yang luar biasa yang sering disebut Pak Prabowo. Kita akan keluar dari middle income trap dari kerja sama seluruh komponen bangsa ini," ucapnya.
Editor: Donald Karouw